Heboh Judi Online Disebut jadi Sponsor Turnamen Esports Mobile Legends 2024

Heboh Judi Online Disebut jadi Sponsor Turnamen Esports Mobile Legends 2024 – Saat ini, perbincangan mengenai situs judi online sedang hangat, terutama terkait dengan sponsor turnamen esports Mobile Legends ladies yang berlangsung pada bulan Maret 2022 lalu.

Acara tersebut dikenal dengan nama Imbalance Battle Master. Kompetisi bergengsi ini dimulai dengan babak kualifikasi pada tanggal 14-17 Maret tahun sebelumnya.

Heboh Judi Online Disebut jadi Sponsor Turnamen Esports Mobile Legends 2024

Setelah babak kualifikasi, main event kemudian dilaksanakan pada tanggal 18-22 Maret. Penyelenggara menawarkan total hadiah yang cukup menggiurkan untuk menarik perhatian para gamer.

Peserta dapat memperoleh uang tunai dari babak kualifikasi sebesar Rp 10 juta. Hadiah untuk main event bahkan lebih besar, mencapai Rp 160 juta.

Namun, masalah muncul ketika sponsor utama acara tersebut, Imbajp, diduga merupakan situs judi online.

Dalam penelusuran detikpulsa, fitur-fitur seperti togel, casino, dan slot terlihat jelas di website resmi Imbajp.

Dengan penjelasan di website mereka, Imbajp terang-terangan menyebut diri sebagai situs judi slot online terpercaya di Indonesia yang menyediakan beragam permainan slot uang asli.

Hal ini membuat banyak netizen meragukan keterlibatan mereka sebagai sponsor, terutama karena upaya pemberantasan judi online sedang dilakukan di Indonesia karena dampak merugikan yang ditimbulkannya.

Meskipun demikian, Imbalance Master Battle diikuti oleh tim-tim esports terkenal di Indonesia. Acara tersebut dipandu oleh para caster kondang, dengan kehadiran nama-nama ternama dalam dunia esports.

Mengenai hal tersebut, detikpulsa telah menghubungi Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI). Peraturan PBESI tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia Pasal 18 No 1 Tahun 2021 menegaskan bahwa setiap penyelenggara turnamen esports berskala menengah hingga besar wajib melaporkan ke PBESI.

Minimal berisi informasi tentang struktur peserta, struktur penyelenggara, dan legalitas vendor atau mitra pelaksanaan turnamen esports.

Namun, setelah konfirmasi ke PBESI, Imbalance Master Battle ternyata tidak terdaftar. Hal ini diungkapkan oleh Ashadi Ang, Ketua Bidang Humas PBESI, setelah melakukan pengecekan ke bagian terkait.

detikpulsa juga telah menanyai tim-tim esports yang berpartisipasi. Mereka mengatakan masih berupaya memvalidasinya ke pihak internal masing-masing.

detikpulsa juga menghubungi ImbaJP langsung melalui nomor hotline yang tersedia di situsnya.

Namun, pihak ImbaJP menyatakan tidak bisa memberikan nomor kontak pihak internal yang terkait langsung dengan kompetisi Imbalance Battle Master. Mereka mengatakan akan menghubungi tim detikpulsa melalui pihak yang mengurus turnamen.

Bagi yang penasaran dengan turnamennya, warganet sebenarnya dapat melihat tayangan Imbalance Master Battle di channel YouTube Imbajp TV.

Namun, saat ini semua videonya sudah tidak tersedia. Terakhir kali, video tersebut masih dapat ditemukan di dalam channel pada tanggal 15 Oktober 2023.

Putusan MK Buka Jalan Gibran jadi Cawapres hingga Situs Judol Diduga Sponsori Turnamen MLBB

Pada Senin (16/10/2023), Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

MK memutuskan bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun, namun pernah atau sedang menjabat, dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan usia minimal 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan tersebut menyatakan bahwa pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai sebagai usia minimal 40 tahun atau pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.

Amar putusan MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sekarang berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Kasus ini diajukan oleh Almas Tsaqib Birru Re A, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta, dengan Nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023.

Pemohon meminta perubahan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

MK menegaskan bahwa permohonan tersebut berbeda dengan permohonan sebelumnya yang diajukan oleh Partai Garuda, terutama dalam hal norma pasal yang dimohonkan.

Hakim MK menyatakan bahwa permohonan dalam kasus tersebut mengandung makna yang ambigu karena jabatan sebagai penyelenggara negara dapat diperoleh dengan berbagai cara, baik melalui penunjukan maupun pemilihan umum.

Ini berbeda dengan permohonan yang jelas dimohonkan oleh pemohon, di mana norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 diminta untuk dimaknai sebagai usia minimal 40 tahun atau pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam upaya untuk mendorong partisipasi dari calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menyatakan bahwa pejabat negara yang memiliki pengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seharusnya dapat berpartisipasi dalam kontestasi untuk posisi pimpinan nasional.

Bahkan jika mereka berusia di bawah 40 tahun. Hal ini diungkapkan sebagai upaya untuk mewujudkan partisipasi yang lebih inklusif dalam proses pemilihan umum.

MK menyoroti perbedaan syarat usia antara calon presiden yang saat ini harus berusia 40 tahun, sementara syarat usia untuk menjadi gubernur adalah 35 tahun, dan untuk menjadi calon bupati/wali kota adalah 25 tahun.

Keberagaman ini dianggap tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang menekankan pada inklusivitas.

Lebih lanjut, MK juga mencatat bahwa di berbagai negara, terdapat banyak pemimpin atau kepala pemerintahan yang berusia muda, bahkan di bawah usia 40 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa usia bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam kemampuan dan kualitas kepemimpinan.

“Hakim MK Guntur Hamzah berpendapat bahwa kepala daerah seharusnya dapat berpartisipasi dalam kontestasi pemilu, meskipun mereka belum mencapai usia 40 tahun,” demikian penegasan dari Mahkamah Konstitusi.

Jabatan-jabatan yang dimaksud adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, atau dalam istilah bahasa Inggris, disebut sebagai “elected officials”.

“Artinya, seseorang yang berusia di bawah 40 tahun, asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, seharusnya dapat berpartisipasi dalam kontestasi sebagai calon presiden dan wakil presiden,” ungkapnya.

Sebelumnya, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh beberapa pihak, antara lain Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan beberapa kepala daerah.

Permohonan ini tercatat dalam beberapa perkara, yaitu nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Dari ketiga gugatan tersebut, tiga di antaranya telah diputus dan ditolak.

Menko Polhukan Mahfud Md memberikan tanggapannya terkait keputusan MK yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, tetap mempertahankan batas usia 40 tahun kecuali bagi mereka yang memiliki pengalaman.

Mahfud Md menegaskan bahwa putusan MK bersifat final. Jika putusan tersebut mengizinkan kandidat yang memiliki pengalaman sebagai anggota DPR atau kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meskipun belum mencapai usia 40 tahun, maka artinya kandidat semacam itu memang diizinkan untuk mencalonkan diri.

Di sisi lain, akan dibahas kontroversi tentang situs judi online yang diduga menjadi sponsor turnamen esports Mobile Legends ladies, yaitu Imbalance Battle Master, yang diadakan pada bulan Maret 2022.

Kompetisi tersebut dimulai dengan babak kualifikasi pada 14-17 Maret tahun lalu, sedangkan main event dilaksanakan pada tanggal 18-22 Maret. Pihak penyelenggara menawarkan hadiah yang cukup besar untuk menarik minat para gamer.

Hadiah uang tunai yang diperoleh peserta dari babak kualifikasi mencapai total Rp 10 juta, sementara hadiah untuk main event mencapai Rp 160 juta.

Namun, permasalahan muncul ketika sponsor utama acara tersebut, Imbajp, diduga merupakan situs judi online. Fitur-fitur seperti togel, casino, dan slot terlihat jelas di website resmi Imbajp.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan netizen karena sponsor acara secara terang-terangan merupakan situs judi online, sementara di Indonesia sedang gencar memberantas judi online yang merugikan banyak pihak.

Dalam konteks ini, detikpulsa telah menghubungi Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI) mengingat peraturan PBESI tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia.

Pasal 18 No 1 Tahun 2021 mewajibkan setiap penyelenggara turnamen esports berskala menengah hingga besar untuk melaporkan informasi tentang struktur peserta, penyelenggara, dan legalitas vendor atau mitra pelaksanaan turnamen esports kepada PBESI.

Ashadi Ang, Ketua Bidang Humas PBESI, setelah melakukan pengecekan ke bagian terkait, mengonfirmasi bahwa event turnamen Imbalance Master Battle tidak terdaftar dalam daftar turnamen resmi PBESI.

Tim detikpulsa juga telah mengonfirmasi dengan tim-tim esports yang berpartisipasi. Mereka menyatakan bahwa mereka masih dalam proses memvalidasi informasi tersebut melalui pihak internal masing-masing.

detikpulsa juga telah mengonfirmasi langsung kepada ImbaJP melalui nomor hotline yang tersedia di situs mereka.

Namun, pihak ImbaJP tidak bersedia memberikan nomor kontak pihak internal yang terkait langsung dengan kompetisi Imbalance Battle Master.

Mereka menyatakan bahwa akan menghubungi tim detikpulsa melalui pihak yang mengelola turnamen tersebut.