Saksikan Adu Perspektif Spesial dan Debat Capres Pilpres 2024 – Dalam debat kelima Pilpres 2024, tiga kandidat presiden mengemukakan gagasan yang berbeda terkait pembangunan pabrik handphone (HP) di dalam negeri.
Saksikan Adu Perspektif Spesial dan Debat Capres Pilpres 2024
Pertanyaan dari panelis yang dibacakan oleh moderator Debat Capres Pilpres 2024 pada Minggu (4/2/2024) menyoroti ancaman terhadap kedaulatan teknologi informasi Indonesia.
Pada tahun 2023, impor ponsel mencapai Rp 30 triliun, sementara untuk membangun pabrik ponsel hanya dibutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah.
Anies memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut. Dia awalnya membahas tentang peningkatan mutu manusia dan inovasi dalam sektor teknologi informasi melalui kolaborasi dengan para ahli untuk alih teknologi bersama.
Selain itu, Anies juga menyoroti kebutuhan akan investasi yang menghasilkan banyak lapangan kerja di sektor teknologi informasi.
Didukung oleh reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, langkah-langkah ini dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Dia menekankan perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual terkait dengan pembangunan industri manufaktur di sektor tersebut.
Anies juga menggarisbawahi bahwa investasi yang berat modal dan tenaga kerja akan mempercepat kemajuan Indonesia.
Selanjutnya, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menanggapi dengan menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan pabrik memerlukan dukungan politik yang kuat.
Dia juga menegaskan pentingnya pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk generasi muda Indonesia.
Selain itu, dia memiliki program beasiswa yang ditujukan untuk bidang kedokteran dan sains teknologi yang akan dikirimkan ke luar negeri.
Ganjar Pranowo, calon presiden nomor tiga, menyatakan bahwa sektor swasta sudah memiliki industri yang memproduksi gawai atau perangkat elektronik.
Dia menegaskan bahwa produk dari pabrik swasta tersebut memiliki harga yang lebih terjangkau dan dapat mendukung produsen dalam negeri jika dimasukkan ke dalam ekatalog.
Dia juga menyampaikan bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan yang konkret kepada PT LEN untuk memproduksi komputer atau laptop dengan harga maksimal Rp 1 juta. Menurutnya, langkah ini dapat membantu meningkatkan akses teknologi bagi masyarakat.
Ganjar Pranowo menekankan bahwa pemerintah perlu memberikan arahan yang jelas untuk pengembangan industri teknologi.
Dia juga menyarankan agar pemerintah bisa berkolaborasi dengan merek-merek besar untuk mendirikan pabrik di Indonesia, mengacu pada keberhasilan yang pernah terjadi di India.
Dia yakin bahwa langkah tersebut akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor produk teknologi informasi.
Anies, pada gilirannya, menanggapi dengan menekankan peran negara sebagai regulator dalam hal ini. Dia menggarisbawahi bahwa pendekatan dalam hal praktik haruslah kolaboratif.
Menurutnya, negara bertanggung jawab sebagai regulator dan harus menciptakan lingkungan yang mendukung.
Anies menegaskan bahwa negara tidak membangun sendiri, melainkan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan, termasuk kemudahan perizinan, modal, dan regulasi pajak.
Prabowo Sebut Banyak Kebocoran Alokasi Dana Pendidikan
Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02, menganggap pentingnya dilakukan audit terkait pengelolaan dana pendidikan. Dia menyatakan bahwa ada banyak kebocoran yang terjadi dalam alokasi dana pendidikan.
Pernyataan tersebut merupakan respons atas pernyataan Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 01, terkait kondisi pendidikan dan kesejahteraan para pendidik. Awalnya, Prabowo menyatakan persetujuannya terhadap pernyataan Anies.
“Secara keseluruhan, saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mengingat beliau pernah menjabat sebagai menteri pendidikan,” ujarnya dalam debat kelima Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Minggu (4/2/2024).
Prabowo kemudian menekankan perlunya audit terhadap sistem penyaluran dana pendidikan saat ini.
Dia menyebut bahwa terdapat banyak kebocoran dalam alokasi dana pendidikan yang seharusnya untuk kesejahteraan para pendidik.
“Kita perlu melakukan audit terhadap sistem kita ini, apakah sudah baik atau belum. Terdapat banyak kebocoran dalam alokasi dana yang disalurkan, hingga ke tingkat kabupaten dan sekitarnya,” ungkapnya.
Menurutnya, melakukan perbaikan terhadap alokasi dana pendidikan bukanlah tugas yang mudah. Hal ini memerlukan keberanian karena melibatkan banyak pejabat.
“Perbaikan ini berkaitan dengan mentalitas dan budaya, melibatkan banyak pejabat kita. Oleh karena itu, kita harus mengaudit diri dan menemukan masalah sistemik yang perlu diperbaiki. Kita harus berani melakukan perbaikan terhadap sistem yang tidak berfungsi dengan baik,” tambahnya.
Ganjar di Panggung Debat: Masak Takut Sama Pentasnya Butet?
Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, berbicara tentang peran pemerintah yang seharusnya hanya memfasilitasi dalam hal budaya dan birokrasi.
Ganjar juga menyentuh masalah ketakutan terhadap pentas seni, seperti yang terjadi dengan Butet Kartaredjasa.
“Jika terjadi konflik antara budaya dan birokrasi, sikap birokrat, seharusnya hanya melakukan fasilitasi, sedangkan para pelaku seni, budayawan, merekalah yang seharusnya melakukan tindakan. Dengan demikian, budaya akan berkembang dan pemerintah dapat melihat bagaimana proses kreatif berlangsung,” kata Ganjar saat debat kelima Pilpres 2024, di JCC, Jakarta, pada hari Minggu (4/2/2024).
Ganjar menganggap bahwa pemerintah hanya perlu melindungi para budayawan. Baginya, budayawan dapat bekerja secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah.
“Baik itu dalam bentuk menyanyi, pembuatan film, atau para penulis buku, semuanya, oleh karena itu, mereka perlu dilindungi. Namun, berikanlah mereka ruang untuk mengurus sendiri,” ujar Ganjar.
Karenanya, Ganjar berpendapat bahwa pemerintah sebenarnya tidak perlu takut terhadap para budayawan. Dia kemudian memberikan contoh kasus Butet Kertaredjasa yang dilaporkan ke Polda DIY setelah menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
“Jika mereka ingin berekspresi, maka pemerintah tidak perlu khawatir, apakah takut dengan pentas Butet? ‘Kamu boleh tampil di panggung, tapi jangan bicara soal politik’, tidak, pemerintah harus menerima kritik, pemerintah harus waras, pemerintah harus berada pada jalur yang benar, dan biarkanlah mereka mengekspresikan dengan seni, karakter, dan budaya mereka, kami hanya perlu memberi fasilitas kepada mereka yang melakukannya, sementara birokrasi hanya perlu duduk dan melihat hasilnya,” ujarnya.
