Menkes Malu, Stok Darah Masih Impor Padahal RI Populasi Ke-4 Terbanyak Dunia

Menkes Malu, Stok Darah Masih Impor Padahal RI Populasi Ke-4 Terbanyak Dunia – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan rasa malu karena lebih dari 50 persen bahan baku obat berbasis plasma darah di Indonesia masih diimpor.

Menkes Malu, Stok Darah Masih Impor Padahal RI Populasi Ke-4 Terbanyak Dunia

Selain itu, dari kebutuhan 5,2 juta kantong darah di Indonesia, baru terpenuhi 4,2 juta kantong. “Padahal Indonesia itu merupakan Negara dengan Populasi terbesar ke 4 di dunia, dengan jumlah penduduk 280 juta orang,” ungkap Menkes dalam agenda Pemberian Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Pelayanan Darah (UPD) RS Fatmawati, Senin (1/7/2024).

Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan plasma darah, angkanya jauh lebih rendah. Dari total kebutuhan 350 ribu liter, hanya terpenuhi 145 ribu liter. “Sisanya harus diimpor,” tambahnya.

Menkes menjelaskan bahwa hal ini menyebabkan obat berbasis plasma darah seperti albumin, IVIG, dan lainnya sering langka dan mahal.

“Masalah ini sudah ada sejak 80 tahun merdeka, namun belum terselesaikan, hanya dua rumah sakit yang memiliki CPOB. Malu tidak?” ujarnya.

Dua rumah sakit yang memiliki sertifikat CPOB untuk produksi bahan baku obat berbasis Plasma darah adalah RSUP Kariadi dan RSUP Fatmawati.

Menkes menyesalkan bahwa hingga kini belum banyak pihak yang memberikan perhatian terhadap produksi obat terkait, sehingga harganya sering melambung tinggi akibat masih harus diimpor.

“Faktanya, rumah sakit vertikal adalah yang paling besar dalam belanja obat berbasis plasma darah,” tegasnya.

Menkes menargetkan seluruh rumah sakit vertikal di 34 provinsi segera dapat memenuhi kebutuhan minimal stok atau pasokan darah.

Jika sudah tercapai, rumah sakit akan diarahkan untuk membuka produksi bahan baku obat berbasis plasma darah, dengan target selesai dalam satu tahun.

“Supaya kerjanya lebih serius sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor darah dalam jumlah besar,” sindir Menkes.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Lucia Rizka Andalusia menegaskan bahwa pembuatan obat plasma darah harus memenuhi standar kualitas yang baik dan benar.

Selain dua rumah sakit yang sudah mengantongi CPOB, yaitu RSUP Kariadi dan RSUP Fatmawati, sejumlah rumah sakit lain seperti RS Adam Malik, RS Kanker Dharmais, dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo juga disebut akan menyusul.

Rizka menyatakan bahwa perlu ada lebih banyak pengolahan bahan baku plasma darah untuk mencapai target yang diwacanakan rampung pada 2025 mendatang.

Sejalan dengan itu, Direktur Utama RSUP Fatmawati Mohammad Syahril menyebutkan bahwa izin CPOB yang diperoleh akan memudahkan Unit Pelayanan Darah (UPD) di rumah sakit untuk meningkatkan produksi dan memisahkan plasma, yang salah satunya diolah menjadi albumin.

“Produksi albumin lokal setelah mendapat CPOB, bisa membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor,” tambahnya.