Kominfo Akan Gunakan Teknologi AI Untuk Pemilu2024 – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mengamati media sosial (medsos) seiring sudah ‘riuh’ suasana Pemilu 2024.
Kominfo Akan Gunakan Teknologi AI Untuk Pemilu2024
Penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam pesta demokrasi itu pun turut jadi sorotan Kominfo.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Kominfo saat ini sedang mengkaji terkait aturan etika penggunaan AI.
“Nah, ini sedang mengkaji bagaimana artificial intelligence. Nanti ke depannya kan makin canggih, jangan-jangan nanti muka seseorang disamarin, berantem deh sama tetangga. Diedit, diadu domba seperti itu, makanya kami sedang mengkaji etika untuk AI karena ini penting,” ujar Menkominfo di acara launching literasi digital Keluarga Besar TNI (KBT) di Jakarta, Kamis (19/10/2023).
“Kamu bisa berantem sama teman dengan kecanggihan artificial intelligence. Kita jaga ruang digital ini,” ucapnya menambahkan.
Kominfo, seperti dikatakan Menkominfo, ada tiga fokus yang dilakukan Kominfo mengatasi konten negatif di dunia maya.
“Yang pasti patokan Kominfo ada tiga, yaitu hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Ketiga itu kita harus membangun budaya digital yang lebih sehat, lebih santun, lebih baik, sehingga bisa menyuarakan perdamaian dan kesatuan nasional kita,” ungkap Budi.
Ia mengharapkan Pemilu 2024 berlangsung sebagai ajang untuk menyatukan masyarakat dan menyehatkan.
“Ini kan yang berkompetisi sesama anak bangsa, ngapain kita membawa suasana kebencian, suasana eksploitasi perbedaan, karena semuanya berpulang pada rakyat,” tuturnya.
Kemenkominfo: Potensi Bahaya Penggunaan AI dalam Pemilu 2024
Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengingatkan akan potensi bahaya penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) dalam menciptakan konten negatif selama Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024.
“Terlebih lagi, dalam Pemilu, mungkin akan terjadi konflik akibat penggunaan kecerdasan buatan. Sebagai contoh yang telah saya sebutkan sebelumnya, misalnya, jika suara dan wajah seseorang direplikasi dan digunakan untuk menyebarkan fitnah, apakah itu akan memicu konflik? Padahal, itu adalah hasil dari kecerdasan buatan,” ujar Budi Arie di Jakarta, pada hari Kamis.
Budi Arie menyadari bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk memengaruhi jalannya proses Pemilu.
Dalam konteks ini, misinformasi yang dapat dihasilkan oleh AI dinilai dapat memicu konflik di masyarakat.
Dia menekankan perlunya pemahaman tentang potensi risiko dan dampak penggunaan AI dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam Pemilu.
“Anda mungkin bisa berkonflik dengan teman karena kemajuan kecerdasan buatan ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga ruang digital ini,” katanya.
Menurut Budi Arie, regulasi terkait penggunaan kecerdasan buatan perlu dibuat, namun hal ini memerlukan studi yang mendalam untuk memahami dampak dan menjaga etika penggunaannya.
Dia menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang dalam proses studi untuk mengembangkan regulasi terkait kecerdasan buatan.
Dia menekankan pentingnya tidak membuat regulasi secara tergesa-gesa tanpa pemahaman yang mendalam. Fokus utama dalam studi ini adalah menjaga etika penggunaan AI.
“Jadi, saat ini kami sedang mempelajari hal ini. Kita tidak bisa membuat regulasi sembarangan. Kita harus memahami dengan baik dampak dari penggunaan AI ini. Tetapi yang pasti, saya menekankan mengenai etika tadi,” kata dia.
Terkait dengan penyebaran hoaks di media sosial selama Pemilu, Menteri Budi Arie mengimbau masyarakat untuk menjauhi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Beliau menekankan pentingnya bersaing secara jujur dan adil dalam proses Pemilu.
Pihaknya berkomitmen untuk mengatasi penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian melalui pendekatan teknologi, budaya, dan demokrasi.
Ini merupakan langkah untuk menjaga integritas proses pemilu dan memastikan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang sehat, jujur, adil, dan damai.
Kominfo Bersiap Atur Kampanye Pemilu 2024 Pakai AI, Ahli Wanti-wanti
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut bakal mengatur kampanye partai politik di jagat maya yang melibatkan kecerdasan buatan alias AI.
“Nanti kita kaji, kita atur yang baik,” kata dia, di kantornya, Jakarta, Selasa (8/8).
Pihaknya masih akan mengkaji secara komprehensif mengenai aturan pemilu terkait metode kampanye mana yang diperbolehkan di jagat maya.
“Satu-satu dulu dong. Kita lihat mana yang secara regulasi diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan,” tutur Budi, yang juga menjabat ketua umum kelompok relawan Pro Jokowi (Projo) itu.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno mengungkapkan punya strategi khusus di Pemilu 2024, di antaranya menyusun kampanye di jagat maya lewat pemanfaatan big data AI.
“Kita juga sepakat bahwa target suara 11 juta ini akan kita jangkau dengan teknologi penggunaan social media, big data, dan artificial inteligence,” kata Sandiaga dalam rapat Bappilu PPP.
Deepfake
Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artificial dan Keamanan Siber di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Anto Satriyo Nugroho meminta masyarakat waspada terhadap penggunaan AI jelang Pemilu 2024.
Pasalnya, sudah ada contoh penggunaan kecerdasan buatan untuk meniru suara tokoh politik tertentu dan menjadi sumber hoaks di Pemilu 2024.
Hoaks itu memanfaatkan AI untuk menghasilkan deepfake yang merupakan gabungan dari istilah deep learning (pembelajaran mesin yang meniru cara otak manusia belajar, yakni mencontoh) dan fake (palsu).
“Harus dicatat kita hanya mengandalkan suara atau video saja itu tidak cukup membuktikan suara itu asli atau tidak. Kita tidak bisa memakai itu untuk decision,” kata Anto beberapa waktu lalu.
Penggunaan AI untuk dalam konteks kepentingan politik sudah ditunjukkan Partai Republik AS.
Pada April, Komite Partai Republik mengeluarkan video hasil kecerdasan buatan yang berisi sindiran kepada calon presiden dari Partai Demokrat sekaligus petahana Joe Biden.
Darrel M. West, pengajar senior di Center for Technology Innovation, Brookings Institution, AS, mengungkapkan AI kini benar-benar siap dipakai dalam kampanye.
“Tiga tahun lalu, AI benar-benar tidak digunakan dalam kampanye pemilihan. Tetapi teknologi telah berkembang sangat pesat. Sekarang, teknologinya sudah siap,” kata dia.
Menurutnya, para politisi dapat menggunakan AI generatif untuk merespons dengan cepat.
Dalam kasus Komite Nasional Partai Republik itu, videonya dirilis tepat setelah pengumuman kembali pencalonan Biden.
Darrel M. West, pengajar senior di Center for Technology Innovation, Brookings Institution, AS, mengungkapkan AI kini benar-benar siap dipakai dalam kampanye.
“Tiga tahun lalu, AI benar-benar tidak digunakan dalam kampanye pemilihan. Tetapi teknologi telah berkembang sangat pesat. Sekarang, teknologinya sudah siap,” kata dia.
Menurutnya, para politisi dapat menggunakan AI generatif untuk merespons dengan cepat.
Dalam kasus Komite Nasional Partai Republik itu, videonya dirilis tepat setelah pengumuman kembali pencalonan Biden.
Darrel M. West, pengajar senior di Center for Technology Innovation, Brookings Institution, AS, mengungkapkan AI kini benar-benar siap dipakai dalam kampanye.
“Tiga tahun lalu, AI benar-benar tidak digunakan dalam kampanye pemilihan. Tetapi teknologi telah berkembang sangat pesat. Sekarang, teknologinya sudah siap,” kata dia.
Menurutnya, para politisi dapat menggunakan AI generatif untuk merespons dengan cepat.
Dalam kasus Komite Nasional Partai Republik itu, videonya dirilis tepat setelah pengumuman kembali pencalonan Biden.
