Israel Akan Hentikan Serang Gaza 4 Jam Sehari – Gedung Putih mengumumkan bahwa Israel telah setuju jeda (pause) perang di Jalur Gaza. Akan tetapi, jeda itu hanya berlaku empat jam sehari.
Israel Akan Hentikan Serang Gaza 4 Jam Sehari
Dilaporkan VOA, Kamis (9/11/2023), Israel akan memulai jeda pada Kamis waktu setempat.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby berkata jeda itu akan digunakan agar warga Gaza menyelamatkan diri ke daerah selatan.
“Kami telah diberitahu oleh pihak Israel bahwa tidak ada operasi militer di area-area ini selama durasi jeda,” ucap Kirby.
Ia berkata ide jeda ini muncul lewat diskusi antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Terkait gencatan senjata (ceasefire), Al Jazeera menyebut ada juga diskusi antara AS, Qatar, dan Hamas terkait penukaran tawanan.
Media lokal Israel berkata ada diskusi terkait pembebasan tahanan Palestina agar orang-orang yang diculik Hamas bisa bebas.
Informasi itu berasal dari sejumlah pejabat Israel yang namanya enggan disebut. Israel berkata siap membebaskan para tahanan agar sebagian besar tawanan Hamas bisa bebas. Diskusi pembebasan ini juga terkait dengan wacana gencatan senjata.
Mendag Bakal Dampingi Jokowi Bertemu Presiden AS Joe Biden, Bahas Soal Gaza
Sebelumnya dilaporkan, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS).
Dalam kunjungan ini Jokowi akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden untuk membahas berbagai hal salah satunya Gaza.
“Kita akan mendampingi Pak Presiden ketemu Biden, besok berangkat,” ungkap Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis (9/11).
Mendag menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang tengah berkecamuk di Gaza terutama penduduk Palestina.
Menurutnya, apa yang terjadi di sana adalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.
“Oleh karena itu kita mengutuk keras. Kita mempertanyakan Barat di mana yang selalu membahas HAM,” jelasnya.
Mendag juga membandingkan kondisi di Ukraina selama dua tahun dengan konflik Palestina yang telah mengambil nyawa ribuan anak-anak dalam satu bulan terakhir.
Ia menyoroti pentingnya perhatian global terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia.
“Kita bandingkan di Ukraina 2 tahun, mengambil nyawa 3.000 anak-anak. Ini 1 bulan, 4 ribu anak-anak mati. Kok diam seribu bahas,” ucapnya.
Ketua Umum PAN ini juga menekankan, bahwa Indonesia secara tegas memegang prinsip-prinsip kemerdekaan dan hak-hak segala bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga akan akan memimpin pertemuan darurat dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membahas situasi di Palestina.
Indonesia berkomitmen mengawal dan mendukung keadilan dan kemanusiaan di tingkat internasional, serta memastikan bahwa suara Indonesia terdengar di forum global.
“Indonesia jelas di Pembukaan UUD 1945 Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bahkan besok Presiden akan memimpin langsung pertemuan darurat dengan OKI.” Pungkasnya.
Wakil Perdana Menteri Belgia Minta Israel Diberi Sanksi Atas Kejahatannya di Gaza
Wakil Perdana Menteri Belgia Petra De Sutter meminta pemerintah di negaranya untuk memberikan sanksi kepada Israel pada Rabu (8/11).
“Sudah waktunya memberikan sanksi terhadap Israel. Pengeboman itu tidak manusiawi,” tulisnya di Twitter.
“Sementara kejahatan perang terjadi di Gaza, Israel mengabaikan permintaan internasional untuk gencatan senjata.”
De Sutter menyerukan penangguhan segera terhadap perjanjian asosiasi antara UE dan Israel, dan mengusulkan agar Belgia mengalokasikan dana tambahan bagi Pengadilan Kriminal Internasional untuk menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan Israel dan Hamas, katanya dalam siaran pers.
De Sutter juga menekankan orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang memasok uang kepada Hamas harus diberi sanksi, Kamis (9/11/2023).
Sementara pemukim yang melakukan kekerasan, politisi dan tokoh militer yang bertanggung jawab atas kejahatan perang harus menghadapi larangan masuk Uni Eropa.
“Serangan Israel meningkatkan keputusasaan warga Palestina. Tanpa solusi nyata, kekerasan akan terus terulang. Oleh karena itu diperlukan solusi politik yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara,” ujarnya.
Pernyataan De Sutter muncul dua hari setelah PM Belgia Alexander De Croo menyebut tindakan Israel di Gaza “tidak lagi proporsional.”
Israel telah melancarkan serangan balasan yang berkelanjutan di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 10.500 warga Palestina termasuk ribuan anak-anak, menurut otoritas kesehatan yang dikendalikan Hamas, sebagai tanggapan atas serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.
Awal pekan ini, Menteri Lingkungan Hidup Belgia Zakia Khattabi, yang merupakan anggota partai hijau Ecolo yang berbahasa Prancis, mendapat kecaman karena menolak menyebut Hamas sebagai “organisasi teroris”, meskipun sebutan tersebut telah ditetapkan oleh Uni Eropa.
Mahkamah Agung Israel Larang Demonstrasi Tolak Perang di Gaza
Mahkamah Agung Israel melarang demonstrasi terhadap perang di Jalur Gaza. Keputusan ini berdampak kepada warga komunitas Arab yang ingin bersuara.
MA Israel mengakui bahwa demonstrasi merupakan hak warga, tetapi situasi saat ini disebut “kompleks”.
“Meski ada status tinggi yang diberikan kepada hak demonstrasi dan berkumpul, ada realita kompleks yang kita dapati yang mana berdampak pada keseimbangan-keseimbangan terhadap hal ini,” ujar keputusan MA Israel, dikutip Middle East Monitor, Rabu (8/11/2023).
Petisi itu awalnya diserahkan oleh partai politik Hadash dan Adalah (lembaga hukum hak minoritas arab di Israel).
Media Israel menyebut supaya demonstrasi diizinkan di kota-kota mayoritas Arab, yakni Sakhnin dan Umm Al-Fahm.
Polisi Israel lantas mengirimkan petisi juga ke Mahkamah Agung Israel bahwa demo-demo tersebut bisa membahayakan keamanan dan keselamatan publik.
MA menegaskan bahwa mereka setuju pada polisi bahwa demo yang terjadi bisa merepotkan polisi yang notabene dibutuhkan untuk menjaga area yang terancam rudal dari Lebanon.
Dua pekan lalu, Kepolisian Israel membubarkan paksa demonstrasi yang terjadi di kota Haifa. Peserta demo itu adalah orang Arab dan Yahudi.
Hingga kini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih menolak gencatan senjatan dengan Gaza, meski berbagai negara dan lembaga internasional telah menyerukan hal tersebut.
Hamas Sebut Tentara Israel yang Disandera Tewas gegara Serangan Udara Israel
Hamas mengatakan seorang tentara Israel yang tengah disandera tewas. Tentara tersebut tewas karena serangan udara Israel.
Ada pula satu tentara lain yang disandera terluka. Belum diketahui identitas tentara yang tewas maupun tentara yang terluka.
Diketahui, Perang Israel dan Hamas masih belum berhenti di Jalur Gaza, Palestina. Militer Israel menyebut sekitar 50 ribu warga Gaza utara mengungsi ke selatan.
“Kami melihat hari ini sekitar 50.000 warga Gaza bergerak dari Gaza utara ke Gaza selatan,” kata juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, seperti dilansir Deutsche Welle (DW), Kamis (9/11/2023).
“Mereka mengungsi karena memahami bahwa Hamas telah kehilangan kendali di utara dan di selatan lebih aman,” tambahnya.
Militer Israel mengklaim bahwa Hamas sudah kehilangan kendali di utara Gaza. “Hamas telah kehilangan kendali dan akan terus kehilangan kendali di utara,” kata Hagari.
Nestapa Puluhan Ribu Warga Gaza Mengungsi saat Perang Belum Berhenti
Perang Israel dan Hamas masih belum berhenti di Jalur Gaza, Palestina. Militer Israel menyebut sekitar 50 ribu warga Gaza utara mengungsi ke selatan.
“Kami melihat hari ini sekitar 50.000 warga Gaza bergerak dari Gaza utara ke Gaza selatan,” kata juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, seperti dilansir Deutsche Welle (DW), Kamis (9/11/2023).
“Mereka mengungsi karena memahami bahwa Hamas telah kehilangan kendali di utara dan di selatan lebih aman,” tambahnya.
Militer Israel mengklaim bahwa Hamas sudah kehilangan kendali di utara Gaza. “Hamas telah kehilangan kendali dan akan terus kehilangan kendali di utara,” kata Hagari.
Lebih lanjut, juru bicara militer Israel tersebut mengatakan tidak akan ada gencatan senjata dengan militan Hamas.
Akan tetapi, kata dia, Israel telah mengizinkan adanya jeda kemanusiaan pada waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada warga sipil berpindah ke selatan.
Kata Sekjen PBB soal Kematian Warga Gaza
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan kepada kantor berita Reuters, jumlah kematian warga sipil di Jalur Gaza menunjukkan ada sesuatu yang “jelas salah” dengan operasi militer Israel terhadap Hamas.
“Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hamas jika mereka menggunakan perisai manusia,” kata Guterres kepada Reuters.
“Namun, ketika kita melihat jumlah warga sipil yang terbunuh dalam operasi militer tersebut, jelas ada sesuatu salah,” tambahnya.
Jumlah Anak-anak Gaza Terbunuh Sangat Tinggi
Guterres juga mencatat bahwa jumlah anak-anak yang terbunuh di Gaza, angkanya sangat tinggi.
“Penting untuk Israel memahami bahwa ini bertentangan dengan kepentingan Israel, melihat setiap harinya banyak gambaran mengerikan tentang kebutuhan kemanusiaan yang dramatis dari rakyat Palestina,” kata Guterres. “Hal itu tidak membantu Israel terkait dengan opini publik global.”
Israel telah bertekad untuk memusnahkan militan Hamas yang menguasai Jalur Gaza, sejak kelompok militan itu menewaskan 1.400 warga Israel dan menyandera lebih dari 200 orang dalam serangannya pada tanggal 7 Oktober lalu.
Lebih dari 10 Ribu Warga Gaza Tewas
Israel telah membalas Hamas dengan serangan udara ke Gaza, memberlakukan pengepungan dan melancarkan serangan daratnya.
Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza, lebih dari 10.500 warga Palestina telah terbunuh, dengan angka yang belum dapat diverifikasi secara independen.
Sementara itu, Italia mengerahkan kapal rumah sakit di lepas pantai Gaza. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Italia.
“Italia mengirimkan sebuah kapal rumah sakit ke perairan lepas pantai Gaza untuk membantu merawat para korban konflik Israel-Hamas,” ungkap Menteri Pertahanan (Menhan) Italia Guido Crosetto.
Kapal tersebut diberangkatkan hari Rabu (8/11) dari Pelabuhan Civitavecchia, Italia barat, dekat Roma.
Kapal itu membawa 170 staf medis, termasuk 30 orang yang terlatih menangani situasi darurat medis.
Menhan Italia itu juga menambahkan, negaranya sedang berusaha untuk dapat mengirimkan sebuah rumah sakit lapangan ke Gaza.
Kapal rumah sakit ini nantinya akan singgah di Siprus sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke wilayah paling dekat dengan Jalur Gaza.
Para korban yang terluka akan dibawa ke kapal untuk mendapatkan perawatan medis dan kemudian dikembalikan ke Gaza.
“Kami adalah yang pertama melakukan operasi kemanusiaan seperti ini di wilayah itu dan kami berharap negara-negara lain dapat mengikuti (langkah) kami,” kata Crosetto.
Sementara itu, Belanda juga mengatakan akan mengirimkan kapal militernya menuju Siprus untuk membantu operasi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Belanda.
“Kapal ini juga berpotensi digunakan untuk evakuasi,” kata Menteri Pertahanan Belanda Kajsa Ollongren.
Kapal angkatan laut Belanda dijadwalkan berangkat pada pertengahan November dan tiba di Siprus sekitar 10 hari kemudian.
Satu unit angkatan laut Belanda sudah ditempatkan di Siprus, termasuk dua pesawat angkut.
Menurut Menhan Belanda, pesawat tersebut dapat digunakan untuk membawa pasokan medis ke Jalur Gaza.
Netanyahu Bilang Tak Ada Rencana Menduduki Gaza
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tetap menolak gencatan senjata di Gaza. Dia pun bersikeras bahwa Israel tidak berencana untuk menduduki kembali wilayah Palestina tersebut.
“Gencatan senjata dengan Hamas berarti menyerah,” katanya kepada Fox News, seraya menambahkan tidak ada “jadwal” untuk berapa lama serangan militer akan dilakukan Israel di Gaza.
“Saya pikir tentara Israel berkinerja sangat baik,” ujar pemimpin negeri Yahudi itu. “Berapapun lamanya, kami akan melakukannya,” imbuhnya, seperti dikutip kantor berita AFP, Jumat (10/11/2023).
Israel telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas setelah kelompok milisi Palestina itu menyerbu Israel pada 7 Oktober, menewaskan 1.400 orang dan menyandera sekitar 240 orang.
Serangan udara dan darat sebagai serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 10.800 orang di Gaza, sebagian besar warga sipil dan banyak dari mereka anak-anak, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Dalam wawancara dengan Fox News, Netanyahu mengatakan Israel tidak memiliki rencana untuk tetap berada di Gaza dalam jangka panjang.
“Kami tidak bermaksud untuk memerintah Gaza. Kami tidak bermaksud untuk mendudukinya, namun kami berupaya untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi Gaza dan kami,” katanya, seraya menambahkan bahwa Israel tidak “berusaha untuk menggusur siapa pun.”
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai rencananya untuk masa depan Gaza, Netanyahu mengatakan wilayah itu harus “didemiliterisasi, dideradikalisasi, dan dibangun kembali.”
“Kita harus menemukan pemerintahan, pemerintahan sipil yang akan ada di sana,” tambahnya, tanpa merinci siapa yang mungkin membentuk pemerintahan tersebut.
Netanyahu menambahkan bahwa pasukan Israel harus tetap siap untuk masuk kembali ke Gaza dan “membunuh para pembunuh“.
“Hal itulah yang akan mencegah munculnya kembali entitas seperti Hamas,” ujarnya.
Lima Fakta Baru Setelah 4 Minggu Perang Israel-Hamas
Salah satu hal pertama yang harus dipahami terkait liputan media massa, analisis, dan komentar pakar yang muncul sejak 7 Oktober lalu adalah bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui gambaran besar tentang apa yang terjadi.
Ketidaktahuan ini bukan hanya karena hambatan mengetahui apa yang terjadi di medan perang, seperti yang terjadi pada konflik pada umumnya, tapi juga karena eskalasi baru soal Israel-Palestina belum sepenuhnya muncul.
Peristiwa demi peristiwa masih berlangsung cepat. Kekhawatiran bahwa perang akan meluas sangatlah nyata.
Wakil pemimpin Hizbullah kelompok militan kuat di Libanon yang didukung Iran mengatakan pembunuhan warga sipil oleh militer Israel di Gaza berisiko menimbulkan perang yang lebih luas di Timur Tengah.
Realitas baru di Timur Tengah memang sudah ada, tapi bentuk dan bagaimana proses itu terjadi bergantung pada bagaimana perang ini berlangsung hingga akhir tahun ini, dan mungkin setelahnya.
Berikut adalah beberapa hal yang kami ketahui dan beberapa hal lain yang tidak kami ketahui. Daftar ini tidak lengkap.
Beberapa orang mengejek Donald Rumsfeld, Menteri Pertahanan AS pada saat invasi ke Irak pada tahun 2003, ketika dia berbicara tentang “hal-hal yang tidak diketahui”.
Namun di Timur Tengah, sama seperti di belahan dunia lainnya, hal-hal yang tidak diketahui ini ada, dan ketika muncul, hal-hal ini bisa membuat perbedaan besar.
1. Satu hal yang pasti adalah bahwa Israel mendukung kampanye militer untuk mematahkan kekuasaan Hamas dan kelompok Jihad Islam di Gaza.
Kemarahan Israel dipicu serangan Hamas yang diklaim membunuh lebih dari 1.400 orang. Kelompok itu juga dituding masih menyandera 240 warga Palestina.
Saya bertemu Noam Tibon, seorang pensiunan jenderal tentara Israel. Saya bertanya tentang bagaimana dia pergi bersama istrinya ke Nahal Oz, sebuah permukiman di perbatasan Israel- Palestina pada 7 Oktober lalu.
Tibon berkata, misi hari itu berhasil, yaitu menyelamatkan putranya, menantunya, dan dua putri kecil mereka yang berada. Mereka bersembunyi di ruang aman ketika mendengar kedatangan milisi Hamas.
Tibon mungkin sudah pensiun tetapi ia terlihat sangat sehat di usia 62 tahun. Dia mempersenjatai diri dengan senapan serbu dan helm yang dia ambil dari seorang tentara Israel yang tewas.
Tibon memimpin sekelompok tentara yang dia kumpulkan dalam kekacauan hari itu. Mereka membersihkan permukiman dan menyelamatkan sejumlah keluarga di sana.
Lebih jauh tentang konflik Israel dan Hamas:
* Perkembangan terbaru konflik Israel-Palestina
* Siapa Hamas dan bagaimana kiprahnya?
* Sejarah konflik berkepanjangan Israel-Palestina
* Sejarah Jalur Gaza, penjara terbuka paling besar di dunia
* Jenderal itu adalah seorang perwira Israel yang lugas dan lugas.
“Gaza akan menderita tidak ada negara yang akan setuju bahwa tetangga Anda akan membantai bayi, perempuan atau manusia lainnya.
“Ini sama seperti Anda (warga Inggris) menghancurkan musuh Anda selama Perang Dunia Kedua. Inilah yang perlu kita lakukan di Gaza. Tidak ada ampun, kata Tibon.
Saya lalu bertanya, bagaimana dengan warga sipil Palestina tak berdosa yang terbunuh dalam serangan Israel?
“Sayangnya, hal ini terjadi. Kami hidup di lingkungan yang sulit, dan kita harus bertahan hidup. Kami harus tangguh. Kami tidak punya pilihan, ujarnya.
Banyak warga Israel menyuarakan sentimen seperti ini, bahwa kematian warga sipil Palestina adalah hal yang disayangkan, tapi kematian mereka adalah konsekuensi dari tindakan Hamas.
2. Jelas bahwa serangan Israel terhadap Hamas menyebabkan pertumpahan darah yang mengerikan.
Angka terbaru soal kematian warga Palestina dari Kementerian Kesehatan Gaza, yang dijalankan oleh Hamas, telah melampaui 10.000 orang. Dari angka itu, sekitar 65% di antaranya adalah anak-anak dan perempuan.
Belum jelas berapa banyak warga sipil orang yang terbunuh, begitu juga milisi Hamas dan Jihad Islam yang tewas.
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan pemerintah Israel tidak mempercayai data kematian tersebut.
Namun dalam pertempuran era sebelumnya, banyak organisasi internasional meyakini statistik korban warga Palestina itu.
Sebuah tonggak sejarah yang suram akan segera tiba. PBB menyatakan sekitar 9.700 warga sipil telah terbunuh di Ukraina sejak invasi besar-besaran Rusia pada tahun 2022.
Beberapa orang Palestina yang tewas akibat serangan Israel mungkin adalah bagian dari Hamas.
Namun bahkan jika proporsi tersebut mencapai 10%, sebuah persentase kecil yang mungkin tidak faktual, jumlah korban tewas di Gaza akibat serangan Israel dalam sebulan terakhir sudah menyamai total kematian yang disebabkan Rusia di Ukraina dalam 21 bulan.
Kantor hak asasi manusia PBB menyatakan bahwa begitu banyak warga sipil yang terbunuh dan terluka dalam serangan udara Israel.
Mereka sangat khawatir serangan tersebut tidak proporsional dan bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Sejak hari-hari pertama setelah serangan Hamas, Presiden AS Joe Biden mendukung keputusan Israel menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan Hamas.
Namun dia juga berkata bahwa hal itu perlu dilakukan “dengan cara yang benar. Maksudnya, Israel harus mematuhi hukum perang yang melindungi warga sipil.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah tiba di Tel Aviv, Israel.
Sebelum lepas landas, dia berkata: “Ketika saya melihat seorang anak Palestina, baik laki-laki, perempuan, ditarik dari reruntuhan bangunan, hal itu membuat saya terpukul seperti melihat seorang anak dari Israel atau di mana pun.”
Saya telah meliput semua perang Israel dalam 30 tahun terakhir. Saya tidak ingat pemerintahan AS menyatakan secara terbuka bahwa Israel perlu mematuhi hukum perang.
Kunjungan Blinken menunjukkan bahwa dia yakin Israel tidak mengikuti saran Biden.
3. Hal lain yang kita tahu dengan pasti adalah bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di bawah tekanan besar di internal negaranya.
Berbeda dengan para pemimpin keamanan dan militer Israel, ia belum menerima tanggung jawab pribadi apa pun atas serangkaian kegagalan besar yang menyebabkan warga di perbatasan Israel tidak terlindungi pada tanggal 7 Oktober.
Pada 29 Oktober lalu, Netanyahu membuat heboh ketika mengunggah cuitan yang menyalahkan badan intelijen Israel.
Belakangan Netanyahu menghapus cuitan tersebut dan meminta maaf.
Tiga orang Israel, yaitu mantan perunding perdamaian, mantan kepala Badan Intelijen Internal Israel Shin Bet, dan juga Netanyahu dituding beberapa pihak bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober.
Seorang pengusaha di bidang teknologi dan menulis sebuah artikel di jurnal Foreign Affairs, menyebut bahwa Netanyahu tidak boleh terlibat dalam perang dan apa pun yang terjadi setelahnya.
Netanyahu memiliki pendukung setia, tapi dia telah kehilangan kepercayaan dari tokoh-tokoh terkemuka di militer dan keamanan Israel.
Noam Tibon, pensiunan jenderal yang saya wawancarai, membandingkan Netanyahu dengan Neville Chamberlain, Perdana Menteri Inggris yang dipaksa mengundurkan diri pada tahun 1940. Chamberlain akhirnya digantikan oleh Winston Churchill.
“Ini adalah kegagalan terbesar dalam sejarah negara Israel. Ini adalah kegagalan militer. Ini adalah kegagalan intelijen. Dan ini adalah kegagalan pemerintah,” kata Tibon.
“Yang benar-benar bertanggung jawab, semua kesalahannya ada padanya, pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dia bertanggung jawab atas kegagalan terbesar dalam sejarah Israel,” ujar Tibon.
4. Jelas bahwa status quo lama telah dihancurkan. Situasinya menjadi tidak menyenangkan dan berbahaya, tapi tampaknya memicu stabilitas yang sangat familiar bagi banyak orang.
Sejak gelombang protes Palestina terakhir berakhir pada tahun 2005, sebuah pola muncul, bahwa stabilitas yang diyakini dapat dipertahankan tanpa batas waktu.
Stabilitas adalah ilusi yang berbahaya, bagi semua pihak, baik warga Palestina maupun Israel.
Argumen dalam ilusi stabilitas itu adalah bahwa Palestina bukan lagi ancaman bagi Israel. Sebaliknya, stabilitas merupakan masalah yang harus dikelola oleh Israel.
Alat-alat yang tersedia bagi Israel untuk mengelola stabilitas itu adalah hukuman, anjuran persuasif serta taktik kuno “memecah belah dan memerintah”.
Netanyahu, yang menjabat sebagai perdana menteri sejak tahun 2009 secara konsisten menyatakan bahwa Israel tidak memiliki mitra perdamaian.
Kemungkinan besar memang demikian. Otoritas Palestina, yang merupakan saingan utama Hamas, adalah organisasi yang sangat rapuh.
Banyak pendukung Otoritas Palestina percaya bahwa Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang sudah lanjut usia perlu mundur.
Namun mereka juga menerima gagasan soal pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel pada tahun 1990-an.
5. Jelas juga bahwa Israel, yang didukung Amerika, tidak akan memberi toleransi berupa kesepakatan yang memungkinkan Hamas tetap berkuasa.
Itu berpotensi menyebabkan lebih banyak pertumpahan darah. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan besar mengenai apa atau siapa penggantinya Hamas. Ini adalah pertanyaan yang hingga saat ini belum terjawab.
Konflik antara Arab dan Yahudi untuk menguasai tanah di antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun.
Salah satu pelajaran dari sejarah panjang dan berdarah-darah itu adalah bahwa tidak akan pernah ada solusi militer.
Pada tahun 1990-an, proses Perdamaian Oslo digelar untuk mencoba mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Solusinya, waktu itu, adalah dengan mendirikan negara Palestina dengan ibu kota di Yerusalem Timur.
Upaya terakhir untuk menghidupkannya kembali, setelah bertahun-tahun melakukan negosiasi, terjadi pada masa pemerintahan Presiden AS Barack Obama.
Upaya ini gagal satu dekade yang lalu dan sejak itu konflik Israel-Palestina dibiarkan memburuk.
Seperti yang dikatakan Presiden AS Joe Biden dan banyak tokoh penting lainnya, satu-satunya peluang untuk menghindari lebih banyak perang adalah dengan mendirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel.
Hal ini tidak akan mungkin terjadi jika pemimpin kedua belah yang saat ini masih berkuasa.
Kelompok ekstremis, baik di Israel maupun Palestina, akan melakukan apa saja untuk menggagalkan gagasan tersebut, seperti yang telah mereka lakukan sejak tahun 1990-an.
Beberapa di antara mereka percaya bahwa mereka mengikuti kehendak Tuhan sehingga tidak mungkin membujuk mereka untuk menerima kompromi sekuler.
Namun jika perang ini tidak memberikan kejutan yang cukup untuk mematahkan prasangka yang mengakar dan membuat gagasan tentang dua negara bisa terwujud, maka tidak akan ada yang bisa dilakukan.
Tanpa adanya solusi yang dapat diterima kedua pihak untuk mengakhiri konflik, generasi masa depan Palestina dan Israel akan tetap terdampak perang yang lebih besar.
Israel Gempur Suriah Usai Serangan Drone Hantam Sekolah
Militer Israel menggempur sebuah organisasi di Suriah, yang disebut berada di balik serangan drone yang menghantam sebuah sekolah di Israel selatan, sehari sebelumnya.
“Sebagai respons terhadap sebuah UAV (drone) dari Suriah yang menghantam sebuah sekolah di Eilat, IDF mengempur organisasi yang melakukan serangan tersebut,” kata militer Israel atau Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dalam sebuah postingan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, seperti dikutip kantor berita AFP, Jumat (10/11/2023).
IDF tidak mengidentifikasi organisasi yang dimaksud, namun mengatakan bahwa mereka “meminta pertanggungjawaban rezim Suriah sepenuhnya atas setiap aktivitas teror yang berasal dari wilayahnya.”
Drone tersebut menghantam sebuah sekolah dasar, tanpa menimbulkan cedera, meski beberapa orang dirawat karena syok.
Sementara itu, kelompok pemberontak Houthi di Yaman, yang didukung Iran, mengatakan pada hari Kamis (9/11) waktu setempat bahwa mereka telah meluncurkan “rentetan rudal balistik” ke Israel selatan, tanpa menyebutkan drone.
Israel mengatakan bahwa sistem pertahanan udaranya telah mencegat sebuah rudal di atas Laut Merah.
Israel melancarkan serangan terhadap Hamas di Gaza setelah kelompok itu menyerbu wilayah Israel selatan pada 7 Oktober, dalam serangan yang menewaskan 1.400 orang, sebagian besar warga sipil.
Serangan udara dan serangan darat yang dilancarkan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 10.800 orang, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Konflik tersebut telah memicu ketegangan regional, termasuk rentetan serangan lintas batas antara militer Israel dan kelompok milisi Hizbullah Lebanon.
Militer Israel sebelumnya mengatakan pihaknya menyerang infrastruktur Hizbullah di Lebanon, dengan artileri dan amunisi mortir berpemandu.
Rentetan Ledakan-Serangan Drone Hantam Posisi Pasukan AS di Irak
Pasukan militer Amerika Serikat (AS) yang ditempatkan di Irak menjadi target tiga serangan sekaligus dalam satu hari.
Rentetan serangan terhadap aset-aset AS di kawasan Timur Tengah semakin meningkat sejak perang pecah antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sebulan lalu.
Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (10/11/2023), informasi soal serangan terbaru yang menargetkan pasukan AS di Irak itu diungkapkan oleh sejumlah sumber keamanan.
Belum ada pernyataan resmi dari juru bicara Kedutaan Besar AS di Baghdad maupun pasukan internasional yang dipimpin AS di wilayah Irak.
Dituturkan dua sumber keamanan setempat bahwa patroli gabungan pasukan AS dan dinas kontra-terorisme Irak menjadi target ledakan yang mengguncang area dekat kota Mosul pada Kamis (9/11) waktu setempat.
Ledakan itu memicu kerusakan pada kendaraan, namun tidak menyebabkan korban jiwa.
Seorang pejabat militer AS, yang enggan disebut namanya, mengonfirmasi konvoi koalisi pimpinan AS menghadapi ledakan bom rakitan (IED) di area sekitar Bendungan Mosul. Disebutkan bahwa tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat ledakan itu.
Secara terpisah, seorang pejabat AS lainnya yang juga enggan disebut namanya mengatakan bahwa dalam 24 jam terakhir, telah terjadi sedikitnya empat serangan terhadap pasukan AS yang ditempatkan di wilayah Irak dan Suriah.
Serangan drone bersenjata dilaporkan menargetkan pangkalan udara al-Harir di Erbil dan pangkalan udara Ain al-Asad di sebelah barat Baghdad.
Keduanya menampung pasukan militer AS dan pasukan internasional. Drone-drone itu berhasil ditembak jatuh oleh pertahanan udara dan tidak memicu korban jiwa.
Pernyataan dari dinas kontra-terorisme Kurdistan Irak, yang berbeda dengan Dinas Federal Irak, menyebut serangan drone terhadap pangkalan udara al-Harir memicu kebakaran pada salah satu depot bahan bakarnya.
Namun disebutkan juga bahwa pasukan koalisi AS telah dievakuasi dari pangkalan itu sejak 20 Oktober.
Rentetan serangan di Irak sepanjang Kamis (9/11) waktu setempat itu disebut sebagai serangan paling luas secara geografis dalam sehari terhadap aset-aset AS di luar negeri sejak perang Israel-Hamas dimulai.
Pasukan AS dan koalisinya telah diserang sedikitnya 40 kali di wilayah Irak dan Suriah sejak awal Oktober, terkait pengepungan dan gempuran terhadap Jalur Gaza oleh Israel sekutu AS untuk merespons serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober lalu.
Menurut para pejabat AS, terdapat 45 tentara AS yang mengalami cedera otak traumatis atau luka ringan akibat rentetan serangan tersebut.
Washington menuding kelompok-kelompok yang didukung Iran sebagai dalang atas rentetan serangan itu, dan menyatakan Teheran yang paling bertanggung jawab.
Tuduhan itu telah dibantah oleh Iran, yang menyebut bahwa kelompok-kelompok yang terlibat melancarkan serangan atas kemauan mereka sendiri.
Milisi yang didukung Iran di wilayah Irak telah menyatakan secara terbuka bahwa aset-aset AS akan terus menjadi target serangan, selama Washington mendukung Israel dalam perang melawan Hamas di Jalur Gaza.
Rentetan serangan terbaru ini terjadi setelah Gedung Putih, pada Kamis (9/11), mengumumkan bahwa militer AS telah menyerang target-target di Suriah untuk menghancurkan persenjataan dan mencegah kelompok separatis pro-Iran menargetkan personel militer AS di kawasan tersebut.
AS terkadang melancarkan serangan balasan terhadap kelompok yang didukung Iran di kawasan setelah serangan melanda posisi pasukan Washington, termasuk serangan pada 26 Oktober lalu.
