Bunker Berjalan Tentara Israel Beratnya 70 Ton-Anti Peluru

Bunker Berjalan Tentara Israel Beratnya 70 Ton-Anti Peluru – Namer merupakan kendaraan tempur infanteri lapis baja berat pengangkut personel andalan Israel. Saking susahnya ditembus peluru kendali atau misil, Namer bahkan disebut seperti ‘bunker berjalan’.

Bunker Berjalan Tentara Israel Beratnya 70 Ton-Anti Peluru

Hamas sempat menyerbu pangkalan militer Israel di Nahal Oz (7/10). Mereka dilaporkan bisa mengambil alih satu unit Armored Personnel Carrier (APC) kelas berat, Namer.

Namer merupakan APC yang dibangun di atas sasis main battle Tank Merkava. Sebagai kendaraan pengangkut, Namer tidak dilengkapi turret.

Tetapi keamanan Namer dipertebal supaya aman terhadap serangan hingga bobotnya membengkak bisa sampai 70 ton.

“Dengan puluhan ton lapis baja di atas sasis Merkava tanpa turret, Namer pada dasarnya adalah bunker berjalan,” sepenggal tulisan yang dimuat dalam Forbes.

“Sampai sekarang ini masih menjadi salah satu APC teraman di dunia,” sebut Military Today.

Jangan heran kalau bobot dari Namer itu bisa mencapai 70 ton. Sebab soal keamanan, Namer sudah memiliki sistem perlindungan aktif yang disebut Trophy. Sistem itu dikembangkan oleh Rafael, perusahaan pertahanan asal Israel.

Sejak tahun 2011 Trophy sebagai active protection system (APS) telah dipasang pada tank Merkava Mk.3 dan Mk.4 Israel.

Lalu sistem itu terpasang pada pengangkut personel lapis baja berat Namer, bahkan Namer bisa aman dari ancaman roket RPG-29 dan peluru kendali anti-tank Kornet dan Metis-M.

Sistem APS pada Namer dirancang untuk melindungi kendaraan dari anti-tank guided missiles (ATGM), rocket-propelled grenades (RPG), anti-tank rockets, dan high expolosive anti tank (HEAT).

Lebih lanjut Namer juga memiliki sistem pencegah kebakaran otomatis, perlindungan nuklir, biologi, dan kimia. Kendaraan ini menawarkan tingkat perlindungan yang setara dengan Merkava 4.

Pasukan masuk dan keluar kendaraan melalui pintu belakang, sementara ada dua lubang di atap lambung untuk komandan dan penembak. APC terberat ini dipakai untuk mengangkut personil dengan kapasitas 12 orang.

Namer bisanya dipakai iring-iringan dengan Tank Merkava. APC ini juga punya kemampuan bertempur, laman Army Technology menyebut Namer bisa dibekali senjata yang dikendalikan dari jarak jauh, lalu senapan mesin 12,7 mm atau dapat diganti dengan peluncur granat 40 mm. Ada pula senapan mesin 7,62 mm yang dioperasikan secara manual yang ipasang di atas atap.

Namer juga bisa menjadi peluncur rudal, senapan mesin, peralatan pengintai untuk penglihatan siang dan malam, dan unit AC internal.

APC ini dijejali mesin diesel Merkava Mk.3 MBT Continental AVDS-1790-9AR, yang menghasilkan tenaga 1.200 hp. Namer bisa berjalan dalam kecepatan jalan maksimum 60 km/jam dengan daya jelajah 500 km.

Hizbullah Siap Perangi Israel Meski Iran Melarang

Kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, menyatakan siap berperang dengan Israel. Hizbullah mengaku akan bergabung dengan Hamas memerangi Israel meski Iran melarang.

Israel saat ini berperang melawan kelompok Hamas di Gaza, Palestina. Perang tersebut meletus usai Hamas melakukan serangan mendadak dan menewaskan ratusan orang di wilayah Israel pada Sabtu (7/10/2023).

Militer Israel kemudian membalas dengan serangan ke Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Ribuan orang pun tewas akibat serangan itu.

Kelompok Hizbullah kemudian menyampaikan pujiannya kepada Hamas yang menyerang Israel. Selain itu, Hizbullah juga ikut menyerang Israel dengan menembakkan roket dari Lebanon pada Senin (9/10). Militer Israel juga membalas serangan itu.

Terbaru, Hizbullah menyatakan siap perang bersama Hamas melawan Israel. Hizbullah, yang merupakan kelompok pro-Iran, juga menyatakan siap berperang meski Iran menyerukan agar Hizbullah tak ikut perang.

Dilansir AFP, Sabtu (14/10/2023), pernyataan siap perang itu disampaikan oleh Wakil Ketua Hizbullah Naim Qassem saat perang antara Hamas dan Israel memasuki hari ketujuh.

“Kami, sebagai Hizbullah, berkontribusi terhadap konfrontasi dan akan (terus) berkontribusi sesuai visi dan rencana kami,” ucap Qassem saat menghadiri aksi pro-Palestina di pinggiran selatan Beirut pada Jumat (13/10) waktu setempat.

“Kami sepenuhnya siap, dan ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, kami akan mengambil tindakan,” ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Pernyataan Qassem, yang bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Iran ke Beirut, menolak seruan agar Hizbullah tidak terlibat dalam perang Hamas dan Israel yang sedang berlangsung.

“Upaya oleh negara-negara besar, negara-negara Arab, dan utusan dari PBB, secara langsung dan secara tidak langsung, meminta kami untuk tidak ikut campur dalam pertempuran, tidak akan mempengaruhi kami. Hizbullah tahu tugasnya,” tegasnya.

Korban Jiwa di Lebanon

Israel juga telah terlibat baku tembak dengan Hizbullah dan faksi Palestina di Lebanon dalam beberapa hari terakhir.

Salah satu gempuran Israel ke wilayah Lebanon menewaskan seorang wartawan Reuters dan melukai enam wartawan lainnya dari AFP, Reuters dan Al Jazeera, yang terjebak serangan lintas perbatasan di Lebanon bagian selatan.

Militer Israel mengatakan pasukannya ‘membalas dengan tembakan artileri ke arah wilayah Lebanon’ setelah sebuah ledakan merusak pembatas perbatasan.

Pada Senin (9/10) waktu setempat, Hizbullah menyebut serangan udara Israel menewaskan tiga anggotanya. Sementara, faksi Palestina mengklaim upaya penyusupannya gagal.

Kemudian pada Selasa (10/10), Israel mengatakan pihaknya menyerang pos pemantauan Hizbullah, sedangkan sayap bersenjata Hamas mengklaim menembakkan roket.

Pada Rabu (11/10) waktu setempat, Hizbullah menyatakan mereka menargetkan posisi Israel di dekat desa Dhayra, Lebanon. Tembakan balasan oleh Israel melukai tiga orang.

Sikap Iran

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Hossein Amir-Abdollahian bicara soal sikap negaranya terkait perang antara Israel dengan Hamas.

Amir-Abdollahian mengatakan pejabat sejumlah negara telah menghubunginya terkait kemungkinan munculnya front kedua di perbatasan Israel dengan Lebanon.

Hal itu ditanyakan ke Iran karena keberadaan Hizbullah di Lebanon. Hizbullah merupakan kelompok militan bersenjata yang didukung Iran.

“Pejabat beberapa negara menghubungi kami dan menanyakan kemungkinan dibukanya front baru (melawan Israel) di kawasan,” ucap Amir-Abdollahian saat bertemu Perdana Menteri (PM) Irak Mohammed Shia al-Sudani.

“Kami memberi tahu mereka bahwa jawaban jelas kami mengenai kemungkinan di masa mendatang adalah segala sesuatunya bergantung pada tindakan rezim Zionis di Gaza,” sebut Amir-Abdollahian dalam pernyataan seperti dirilis Kementerian Luar Negeri Iran.

Dia mengatakan kejahatan yang dilakukan Israel terus berlanjut. Meski demikian, katanya, belum ada seorang pun yang meminta izin kepada Iran untuk membuka front baru melawan Israel.

“Bahkan sekarang, kejahatan Israel terus berlanjut dan tidak ada seorang pun di kawasan ini yang meminta izin kepada kami untuk membuka front baru,” imbuhnya.

Pada Kamis (12/10) waktu setempat, Amir-Abdollahian juga tiba di Beirut, Lebanon. Dia diterima oleh Hizbullah dan Hamas di antara kelompok pro-Iran lainnya.

Dia juga dijadwalkan bertemu para pejabat Lebanon pada Jumat (13/10) waktu setempat, sebelum berangkat ke Damaskus.

Amir-Abdollahian mengatakan sekutu-sekutu regional Iran, yang dikenal sebagai ‘poros perlawanan’, dapat merespons jika serangan Israel di Jalur Gaza meningkat.

“Kelanjutan kejahatan perang terhadap warga Palestina dan Gaza akan menerima respons dari negara-negara lainnya,” ucapnya kepada wartawan di Beirut.

Sebagai informasi, lebih dari 1.300 orang, yang sebagian besar warga sipil, dilaporkan tewas akibat serangan Hamas di Israel.

Sementara gempuran Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, telah menewaskan sedikitnya 1.900 orang di Jalur Gaza dengan sebagian besar korban merupakan warga sipil termasuk lebih dari 600 anak.

Israel Klaim Temukan Sejumlah Mayat yang Diculik Hamas di Jalur Gaza

Militer Israel mengklaim pihaknya telah menemukan mayat beberapa sandera yang diculik oleh Hamas selama operasi di Gaza minggu ini. Namun mereka tidak disebutkan berapa banyak yang ditemukan.

“Kami telah menemukan dan menemukan beberapa mayat di perimeter Jalur Gaza milik warga Israel yang diculik,” kata juru bicara Letnan Kolonel Peter Lerner dalam sebuah pengarahan, dilansir Al Jazeera, Minggu (15/10/2023).

Israel mengatakan sedikitnya 120 orang diculik oleh Hamas. Lerner mengatakan mayat para sandera ditemukan dalam “penggerebekan kecil dan jarak dekat ke Jalur Gaza”.

Setidaknya tercatat ada 2.215 warga Palestina tewas dan 8.714 luka-luka dalam serangan udara Israel di Gaza pekan ini. Di antara korban tewas terdapat 720 anak-anak.

Jumlah korban tewas akan meningkat secara signifikan jika Israel melancarkan invasi darat ke wilayah yang terkepung. Palestina diketahui berpenduduk sekitar 2,3 juta orang.

35 Ribu Warga Palestina Berlindung di RS Usai Seruan Ngungsi Massal

Ribuan warga Palestina berlindung di Rumah Sakit Al-Shifa, rumah sakit terbesar di Jalur Gaza. Hal ini dilakukan demi menghindari dari serangan udara Israel yang sedang berlangsung.

“Sekitar 35.000 warga Gaza berlindung di rumah sakit dari agresi Israel,” kata direktur rumah sakit, Mohamed Abu Slima, di Facebook, Minggu (15/10/2023).

Militer Israel telah memperingatkan 1,1 juta penduduk di utara Gaza untuk mengungsi dari rumah mereka dan segera pindah ke selatan Jalur Gaza. Seruan itu lah yang menyebabkan ribuan orang berlindung di rumah sakit.

Kementerian Kesehatan yang berbasis di Gaza mengatakan sedikitnya 70 warga Palestina tewas dan 200 lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel.

Sementara, Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Stephane Dujarric memperingatkan bahwa perintah pengosongan wilayah utara Gaza akan menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan bagi warga Palestina.

Pasukan Israel katanya, terus melancarkan serangan militer di Jalur Gaza sebagai tanggapan atas serangan militer oleh Hamas di wilayah Israel. Konflik tersebut dimulai pada Sabtu akhir pekan lalu.

Hamas mengatakan operasi tersebut merupakan pembalasan atas penyerbuan Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur, yang diduduki Israel, dan meningkatnya kekerasan oleh kalangan pemukim Israel terhadap warga Palestina.

Israel Diminta Buat Zona Aman di Gaza Usai Seruan Ngungsi Massal

Kelompok-kelompok bantuan internasional dan negara-negara besar meminta Israel untuk mendirikan zona aman di Gaza. Hal ini dilakukan usai Israel memberi waktu 6 jam bagi warga di Gaza untuk mengungsi.

Dilansir AFP, Sabtu (14/10/2023), ribuan orang berjuang untuk keluar dari wilayah utara Palestina. Ribuan tentara Israel berkumpul di sekitar perbatasan Gaza.

Hingga kini belum ada kepastian mengenai kapan Israel akan melancarkan operasi darat sebagai pembalasan serangan mematikan oleh Hamas.

“Kami mengkhawatirkan terjadinya bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Ivan Karakashian, Dewan Pengungsi Norwegia.

Israel pada Jumat kemarin (13/10) memperingatkan 1,1 juta orang untuk mengungsi dari Gaza utara. Setelah itu, ribuan orang pada hari Sabtu naik bus, mobil, dan kereta keledai dan bahkan berjalan kaki untuk melarikan diri. Sementara yang lain berkumpul di sekitar perbatasan yang menyeberang ke Mesir.

Militer Israel telah menetapkan dua rute Utara-Selatan di Gaza yang menjanjikan jalur aman selama enam jam itu. Namun para pemimpin militer belum mengatakan berapa lama hal ini akan berlangsung.

Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan mereka telah diberi “batas waktu yang diperbarui” untuk melakukan evakuasi pada pukul 16.00 setempat (20.00 WIB) hari ini.

Namun mereka akan melanjutkan pekerjaannya di Gaza utara sesuai dengan “mandat kemanusiaannya”.

Gaza telah menerima serangan udara dan penembakan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan lebih dari 1.300 orang. Setidaknya 2.215 orang tewas di Gaza dalam sepekan terakhir.

1 Lagi Komandan Hamas Diklaim Tewas dalam Serangan Israel di Gaza

Satu lagi komandan Hamas yang disebut telah dibunuh oleh militer Israel dalam serangan udara di Jalur Gaza pada Sabtu (14/10) waktu setempat.

Militer Israel mengklaim serangan pesawat militernya menewaskan komandan yang memimpin pasukan elite Hamas dalam serangan ke wilayahnya pada 7 Oktober lalu.

Seperti dilansir Al Jazeera dan AFP, Sabtu (14/10/2023), militer Israel dalam pernyataannya menyebut serangan pesawat militer telah ‘menewaskan Ali Qadi, seorang komandan kompi pasukan komando Nukhba (elite) Hamas‘. Tidak disebutkan lebih lanjut soal lokasi atau waktu serangan itu dilancarkan.

Dalam pernyataannya, militer Israel menyebut Qadi sebagai komandan yang memimpin unit pasukan komando Hamas yang menembak mati banyak warga sipil dalam serangan pada Sabtu (7/10) lalu di wilayah Israel bagian selatan. Lebih dari 1.300 orang, yang sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan Hamas itu.

Disebutkan juga oleh militer Israel bahwa serangan yang menewaskan Qadi itu dilakukan oleh Angkatan Udara di bawah pengawasan badan intelijen Shin Bet.

Dalam tanggapannya, seorang pejabat Hamas yang enggan disebut namanya menuturkan kepada AFP bahwa kelompok mereka ‘no comment’ atas klaim Israel.

Namun pejabat Hamas itu membenarkan bahwa Qadi yang berusia 37 tahun merupakan komandan unit pasukan elite Hamas.

Baik pejabat Palestina maupun pernyataan militer Israel sama-sama menyebut Qadi sebagai salah satu dari lebih dari 1.000 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel tahun 2011 lalu, dalam pertukaran tahanan dengan seorang tentara Israel bernama Gilad Shalit yang ditangkap Hamas tahun 2006.

Qadi ditangkap oleh Israel tahun 2005 atas penculikan dan pembunuhan seorang pria Israel, yang menurut laporan media pada saat itu, diidentifikasi sebagai perantara untuk Shin Bet.

Qadi menjadi komandan Hamas kedua yang diklaim tewas oleh Israel pada Sabtu (14/10) waktu setempat.

Militer Israel sebelumnya mengklaim serangan udaranya menewaskan seorang komandan senior Hamas bernama Murad Abu Murad di Jalur Gaza.

Murad disebut bertugas memimpin operasi udara kelompok Hamas.

Disebutkan militer Israel bahwa Murad tewas ketika jet tempur Israel menyerang pusat operasional Hamas di Gaza City, yang disebut sebagai tempat kelompok militan itu melakukan ‘aktivitas udara’. Hamas belum memberikan konfirmasi atas klaim Israel soal kematian Murad.

Rusia Serukan Gencatan Senjata Kemanusiaan Antara Hamas-Israel

Rusia menyerukan ‘gencatan senjata kemanusiaan’ di Jalur Gaza dan Israel saat perang terus berkecamuk antara Hamas dan Israel. Moskow menyalahkan Amerika Serikat (AS) atas konflik yang sedang berlangsung.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (14/10/2023), rancangan resolusi yang diajukan Rusia kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan dilihat oleh AFP, menyerukan gencatan senjata ‘segera’ dan pembebasan semua sandera.

Rancangan resolusi itu juga ‘mengutuk keras semua kekerasan dan permusuhan yang ditargetkan terhadap warga sipil dan semua tindakan terorisme’.

Dokumen rancangan resolusi yang diajukan Moskow itu tidak secara spesifik menyebut nama Hamas, kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza yang pada Sabtu (7/10) lalu menyerbu kota-kota di Israel bagian selatan dalam serangan yang menewaskan lebih dari 1.300 orang.

Hamas yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa dan AS, juga dilaporkan menculik sekitar 150 warga Israel, warga negara asing dan warga berkewarganegaraan ganda lalu membawa mereka ke Jalur Gaza.

Israel merespons dengan melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Jalur Gaza yang padat penduduk, yang dilaporkan menewaskan lebih dari 2.200 orang sejauh ini.

Sebagian besar korban jiwa di Jalur Gaza merupakan warga sipil, yang mencakup lebih dari 700 anak.

“Kami meyakini bahwa Dewan Keamanan harus bertindak untuk mengakhiri pertumpahan darah dan memulai kembali perundingan damai dengan tujuan untuk mendirikan negara Palestina seperti yang seharusnya dilakukan sejak lama,” cetus Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia dalam rapat tertutup Dewan Keamanan PBB pada Jumat (13/10) waktu setempat.

Nebenzia menyebut ada tanggapan positif terhadap rancangan resolusi yang diajukan Rusia di antara beberapa negara anggota Dewan Keamanan PBB.

Dalam forum Dewan Keamanan PBB ini, Nebenzia kembali menyalahkan AS yang disebutnya ‘bertanggung jawab atas perang yang terjadi di Timur Tengah’.

Dia juga mengkritik Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang disebut ‘menutup sebelah mata terhadap serangan Angkatan Udara Israel terhadap infrastruktur sipil di Jalur Gaza’.

Perdana Menteri (PM) Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, yang juga menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar, menyatakan Doha sedang bekerja sama dengan mitra-mitranya untuk mewujudkan gencatan senjata demi ‘menghentikan pertumpahan darah dan menghindari gelombang kekerasan di kawasan’.

Hal ini disampaikan Al Thani dalam konferensi pers bersama dengan Menlu AS Antony Blinken yang berkunjung ke Doha.

“Prioritas Qatar dalam pendekatan diplomatik adalah melihat adanya gencatan senjata, melindungi warga sipil, melepaskan sandera dan bekerja keras agar tidak menyebarkan kekerasan di kawasan tersebut,” ujar Al Thani.

Dia menambahkan bahwa Qatar ingin menjadi pemain kunci dalam mediasi yang harus mencakup ‘solusi adil bagi perjuangan Palestina‘.

Indonesia Akan Angkat Perhatian Soal Palestina di Dewan HAM PBB

Mengangkat perhatian pada persoalan Palestina menjadi salah satu agenda Indonesia di keanggotaan Dewan HAM PBB, menurut duta besar Indonesia untuk PBB.

Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa/Duta Besar Achsanul Habib mengatakan pembahasan isu Palestina di Dewan HAM PBB selama ini sering dikesampingkan karena peristiwa-peristiwa terbaru.

“Karena itu kita ingin mengangkat lagi bahwa perhatian mengenai Palestina di Dewan HAM, yang sudah menjadi bagian resmi dari agenda Dewan HAM. Itu dapat diangkat dan menghasilkan hasil yang solutif yang bisa diimplementasikan bagi kepentingan bangsa Palestina tersebut,” ujarnya.

Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Ini adalah kali keenam Indonesia terpilih jadi anggota lembaga internasional itu.

Kendati dilanda berbagai persoalan HAM di dalam negeri, Indonesia tetap dipercaya oleh negara-negara lain untuk menangani persoalan HAM karena dianggap memiliki kapasitas.

Pegiat HAM berharap dengan masuknya ke Dewan HAM PBB, Indonesia dapat berkontribusi pada penyelesaian persoalan-persoalan HAM di regional maupun global.

Apa itu Dewan HAM PBB?

Dewan HAM PBB alias United Nations Human Rights Council (UNHRC) adalah lembaga antarpemerintah di dalam PBB yang bertugas menguatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentangnya.

Lembaga yang berkantor di Jenewa, Swiss ini memiliki kewenangan untuk mendiskusikan semua persoalan dan situasi HAM tematik yang membutuhkan perhatiannya sepanjang tahun.

Dewan HAM terdiri dari 47 negara anggota, yang dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB.

Majelis mempertimbangkan kontribusi negara-negara kandidat pada promosi dan perlindungan HAM, serta janji dan komitmennya dalam isu ini.

Keanggotaan Dewan dibagi berdasarkan wilayah geografis, dengan perincian negara-negara Afrika 13 kursi, Asia-Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia delapan kursi, Eropa Barat dan negara lainnya tujuh kursi, dan Eropa Timur enam kursi.

Ini keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Periode sebelumnya yaitu 2006-2007, 2007-2010, 2012-2014, 2015-2017, 2020-2022 dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024-2026.

Kali ini, Indonesia memperoleh suara tertinggi di antara negara-negara Asia dan Pasifik.

Indonesia mengamankan 186 suara, diikuti Kuwait 183 suara, Jepang 175 suara, dan China 154 suara.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan resmi di situs Kementerian Luar Negeri RI.

Apa yang akan dilakukan Indonesia di Dewan HAM PBB?

Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa/Duta Besar Achsanul Habib mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa Indonesia berencana mengangkat sejumlah isu yang “konkret dan relevan ke Dewan HAM PBB”.

Isu-isu tersebut antara lain perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan serta anak-anak, jaminan akses pembangunan bagi semua negara, dan isu-isu menyangkut hak-hak sipil dan politik.

Selain isu-isu yang bersifat umum, Indonesia juga akan mengarusutamakan kembali persoalan Palestina di Dewan HAM PBB.

Palestina sebenarnya telah menjadi salah satu agenda tetap di Dewan HAM PBB, yaitu Agenda item 7: Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Territories.

Namun, kata Habib, pembahasannya seringkali terimbas oleh kepentingan-kepentingan lain yang lebih segera, misalnya serangan Rusia ke Ukraina.

Sehingga kemudian beberapa negara seolah-olah melupakan masalah yang sudah lebih dari 70 tahun tidak kunjung selesai itu.

“Kita ingin mengangkat ini menjadi fokus, bahwa ini sudah jadi agenda tetap. Kita berikan konsentrasi, fokus kembali, bahwa masalah ini harus kita selesaikan. Sudah 73 tahun. Jangan karena ada masalah yang baru muncul satu-dua tahun terakhir kemudian yang menjadi dasar ini, isu yang sudah lama ini terus kita lupakan,” kata Habib kepada BBC.

Selain Palestina, Indonesia juga ingin membantu mencarikan jalan keluar untuk konflik di Myanmar melalui perspektif HAM.

Persoalan Myanmar juga ditangani Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2023.

“Di tingkat kawasan kita juga ingin memastikan bahwa proses Myanmar melalui perspektif HAM juga bisa kita bantu untuk segera dapat dicarikan jalan keluarnya yang paling baik dan inklusif, serta menguntungkan semua pihak termasuk bagi masyarakat sipil di sana,” imbuh Habib.

Dalam pernyataan tertulis di situs web resmi Kemlu, Menlu Retno Marsudi menjabarkan tiga prioritas utama Indonesia dalam menjalankan keanggotaan di Dewan HAM PBB.

Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok- kelompok kawasan.

Dan ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights.

Bagaimana dengan catatan HAM Indonesia?

Indonesia sudah enam kali dipilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, kendati dilanda berbagai persoalan HAM di dalam negeri.

Bahkan beberapa hari sebelum Indonesia terpilih, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan situasi HAM di Indonesia dengan judul “Indonesia Human Rights Report 2022 yang menjabarkan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia sepanjang tahun 2022.

Kasus-kasus yang dijabarkan antara lain kekerasan oleh aparat negara, kekerasan di Papua, hingga pembatasan kebebasan berekspresi.

Laporan itu juga mengatakan, kendati pemerintah telah mengambil langkah untuk menginvestigasi dan menuntut beberapa pejabat yang melakukan pelanggaran HAM dan terlibat dalam korupsi, impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM masih menjadi kekhawatiran yang signifikan.

Awal tahun 2023, Amnesty International merilis laporan tentang wajah “suram penegakan HAM di Indonesia.

Lembaga pemantau itu menjabarkan masih tingginya keterlibatan negara maupun pembiaran negara dalam berbagai peristiwa pelecehan dan intimidasi terhadap warga, aktivis, maupun akademisi yang mengkritik pejabat, menyuarakan masalah lingkungan, membahas korupsi, atau membela kelompok minoritas.

“Pemerintah Indonesia boleh saja membangga-banggakan pencapaian bidang HAM di depan forum internasional, tapi fakta di lapangan berkata lain,” kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Perwakilan Indonesia di Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AIHCR), Yuyun Wahyuningrum, berpendapat persoalan HAM di dalam negeri tidak akan mencederai kredibilitas Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Menurut Yuyun, Indonesia dipercaya menjadi anggota Dewan HAM PBB karena dianggap memiliki kapasitas untuk merespons persoalan-persoalan HAM meskipun belum tentu menyelesaikannya.

“Semua negara, apalagi Indonesia, memiliki persoalan [HAM] tapi Indonesia tidak tinggal diam. Ia melakukan upaya-upaya untuk membenahi dirinya sendiri dan juga mengangkat pengalaman-pengalaman yang dihadapinya untuk berkontribusi pada diskursus HAM di level internasional,” tuturnya.

Yuyun menjelaskan, Indonesia memiliki kemampuan untuk berjejaring dan melakukan lobi dengan negara-negara lain sehingga semua anggota dari kawasan merasa dilibatkan dalam suatu keputusan. Kemampuan ini, dia menekankan, memerlukan kemauan politik dan keaktifan.

“Saya tidak pernah melihat Indonesia itu malas konsultasi. Indonesia itu selalu konsultasi. Karena memang begitu norma yang berlaku, yang juga dilihat dari luar ke Indonesia,” ujarnya.

Yuyun berharap selama tiga tahun keanggotaan di Dewan HAM PBB, Indonesia dapat berkontribusi pada cara pandang, perspektif, pembentukan opini, dan keputusan-keputusan yang akan meringankan persoalan-persoalan HAM di dunia.

Duta Besar Achsanul Habib mengatakan pemerintah selalu terbuka dengan catatan-catatan tentang HAM dari organisasi masyarakat sipil. Namun, dia mengatakan, setiap kasus di dalamnya perlu dilihat satu per satu “secara komprehensif.

Dia menjelaskan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan HAM. Misalnya, pengakuan Presiden Jokowi atas nama negara atas 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Itu kan enggak banyak dunia yang berani,” ujarnya.

Langkah lainnya, kata Habib, adalah penandatanganan Perpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang di dalamnya ada komitmen bahwa setiap pelaku bisnis dan investasi multinasional harus memasukkan nilai perlindungan HAM di dalam praktik bisnisnya di Indonesia.

“Proses-proses ini panjang… Itu semua diikuti dunia sehingga mereka punya kepercayaan di dalam langkah-langkah Indonesia di dalam HAM tersebut,” kata Habib.

Andreas Harsono dari Human Rights Watch Indonesia berharap Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB tidak menerapkan “standar ganda dalam menegakkan hak asasi manusia secara global.

“Mereka bisa kritis terhadap Israel atau negara-negara Barat..tapi coba mengkritik Myanmar, atau Tiongkok soal minoritas Uighur kan risikonya besar, atau coba mengkritik Arab Saudi misalnya, nanti jatah hajinya dikurangi. Itu yang harus dilewati oleh negara Indonesia,” kata Andreas.

“Jadi bicaralah dengan straight-forward, dengan jujur, dengan data-data yang kuat. Bukan double standard.”