Presiden Jokowi Segera Bentuk Satgas Atasi Darurat Judi Online – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wapres Ma’ruf Amin, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Menkominfo Budi Arie, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengadakan rapat terbatas yang membahas upaya pemberantasan judi online.
Presiden Jokowi Segera Bentuk Satgas Atasi Darurat Judi Online
Dalam rapat tersebut, Menkominfo Budi Arie mengungkapkan rencana pemerintah untuk membentuk satuan tugas (task force) yang akan bertanggung jawab atas pemberantasan judi online, dengan rencana pelaksanaannya akan dilakukan minggu depan.
Wamenkominfo: Tak Ada Kata Lelah untuk Berantas Judi Online, Kami Perang 24 Jam!
Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik judi online di Indonesia dengan langkah-langkah tegas, salah satunya adalah pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu yang direncanakan harus terbentuk dalam waktu satu minggu ke depan.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa tujuan dari satgas terpadu ini adalah untuk menangani permasalahan judi online secara menyeluruh dengan meningkatkan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Budi menegaskan bahwa Judi Online merupakan kegiatan yang secara undang-undang dinyatakan ilegal, sehingga diperlukan langkah-langkah penguatan penindakan yang efektif.
Departemen Komunikasi dan Informatika akan fokus pada penghapusan dan pemblokiran situs-situs judi online, sementara penegakan hukum akan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.
Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah uang yang beredar dari praktik judi online selama tahun 2023 mencapai Rp327 triliun.
Hal ini menjadi perhatian serius, terutama karena banyak laporan yang menunjukkan bahwa pemain judi online berasal dari kalangan masyarakat kecil.
Budi juga mengungkapkan bahwa selama tahun ini, telah terjadi empat kasus bunuh diri yang terkait dengan judi online, yang menegaskan urgensi penanganan serius dari pemerintah.
Selain itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa OJK telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terkait dengan kegiatan judi online sejak akhir 2023 hingga Maret 2024.
Meskipun langkah-langkah seperti penghapusan situs dan pemblokiran rekening telah dilakukan, Mahendra menegaskan bahwa hal itu tidak cukup untuk memberantas praktik judi online secara menyeluruh, karena isu ini bersifat transnasional.
Menurutnya, permasalahan ini melibatkan kegiatan yang dilakukan di luar negeri dan melintasi batas negara, serta beberapa kegiatan yang tidak menggunakan rekening bank sebagai medianya.
Oleh karena itu, penanganan secara menyeluruh dan menyeluruh harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini.
