Pemerintah Segera Rilis Aturan Anak Main Game Online 2024 ini – Pemerintah tengah mempersiapkan tentang Aturan penggunaan game online oleh anak-anak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengungkapkan bahwa mereka sedang menggodok Peraturan Presiden (Perpres) terkait perlindungan anak dari dampak negatif game online.
Pemerintah Segera Rilis Aturan Anak Main Game Online 2024 ini
Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatasi meningkatnya kasus kriminalitas yang melibatkan anak-anak, seperti kekerasan, pornografi, pelecehan seksual, dan perundungan, yang diakibatkan oleh pengaruh buruk dari Game Online.
Pemerintah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk segera menerbitkan peraturan presiden yang mengatur perlindungan anak dari dampak negatif game online.
Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya kasus kriminalitas seperti kekerasan, pornografi, intimidasi, dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, yang diyakini disebabkan oleh pengaruh buruk dari game online.
Menurut Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Nahar, progress dalam harmonisasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah dicapai, sehingga diharapkan Perpres tersebut dapat selesai tahun ini tanpa adanya tumpang tindih kewenangan.
Nahar juga menegaskan bahwa game yang mengandung kekerasan dapat berdampak buruk pada perkembangan mental dan perilaku anak-anak dan remaja.
Sehingga pemerintah akan terus mengawasi Konten atau game online yang memiliki unsur kekerasan dan berpotensi mempengaruhi perilaku mereka.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi juga telah mengingatkan para penerbit game tentang aturan klasifikasi atau rating usia.
Penerbit game yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemblokiran.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Kominfo, Usman Kansong, menjelaskan bahwa mereka telah memiliki aturan terkait konten game yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2/2024 tentang Klasifikasi Game.
Kementerian Kominfo terus melakukan sosialisasi mengenai isi aturan tersebut, yang menekankan pentingnya rating usia untuk menghindari konten kekerasan dalam game.
Sanksi administratif, termasuk pemblokiran akses, akan dikenakan kepada penerbit game yang melanggar aturan tersebut.
sman juga menekankan peran masyarakat dan orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka saat bermain game online, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap anak-anak dari dampak negatif game online.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyerukan agar Kementerian Kominfo mengambil langkah tegas terhadap penyebaran game online yang terbukti merugikan anak-anak.
Menurut Komisioner KPAI, Kawiyan, pemerintah, khususnya Kominfo, seharusnya segera mengeluarkan regulasi untuk mengontrol penggunaan game online oleh anak-anak, terutama yang mengandung unsur kekerasan dan seksualitas yang merugikan.
Dia menyebutkan bahwa banyak kasus kejahatan yang terjadi, seperti pornografi anak di Bandara Soekarno-Hatta, yang dituduh bermula dari game online.
Selain itu, ada kasus tragis di mana seorang anak membunuh orang tuanya, yang juga disebut berasal dari pengaruh game online.
Oleh karena itu, Kominfo diminta untuk mengambil tindakan tegas, termasuk pemblokiran atau pembatasan akses.
Kawiyan juga menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam mengawasi anak-anak saat bermain game online, serta meningkatkan kesadaran orang tua dalam hal tersebut.
Ia menyebutkan bahwa penggunaan game online telah menimbulkan banyak dampak negatif pada perilaku anak-anak, seperti penggunaan bahasa kasar dan perilaku agresif, yang dianggap sangat berbahaya.
