Jokowi Gagal Pindah Kantor Bulan Ini, Gimana Proyek IKN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan Juli ini akibat ketidaksiapan fasilitas dasar. Jokowi menegaskan akan pindah jika fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih sudah siap, mempertanyakan kesiapan fasilitas tersebut.
Jokowi Gagal Pindah Kantor Bulan Ini, Gimana Proyek IKN
“Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).
Jokowi menyebut bahwa dirinya menerima laporan rutin dari Kementerian PUPR terkait progres pembangunan IKN. Namun, hingga kini, fasilitas dasar tersebut masih belum rampung.
Di sisi lain, Jokowi belum bisa memastikan kapan keputusan presiden (Keppres) pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN akan diterbitkan.
Ia menyebut Keppres bisa saja diterbitkan sebelum HUT Indonesia ke-79, namun tidak menutup kemungkinan baru terbit setelah presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dilantik pada bulan Oktober mendatang.
“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum siap. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, memprediksi bahwa Keppres soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur akan terbit pada pekan ini atau pekan depan.
“Feeling saya, Bapak/Ibu sekalian, Minggu-minggu ini atau Minggu depan Keppres tentang pemindahan ibu kota akan dikeluarkan,” kata Joko dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara daring, Selasa (9/7).
Joko mengatakan bahwa Keppres pemindahan IKN harus diteken sebelum upacara peringatan HUT ke-79 RI yang akan digelar di IKN Nusantara pada 17 Agustus mendatang.
“Karena rencana upacara 17 Agustus akan dilaksanakan di IKN. Sebelum resmi menjadi Ibukota, tentunya Keppres harus dikeluarkan,” ujarnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menilai pembatalan pindah kantor Jokowi ke IKN tidak mengherankan. Menurutnya, proyek IKN memang seharusnya berjalan dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, jika fasilitas dasar belum siap, tidak perlu dipaksakan. Terlebih lagi, pembangunan fasilitas harus benar-benar sesuai standar yang tinggi.
“Menunda untuk berkantor di IKN ya tidak masalah, karena ini memang perlu kesiapan banyak aspek, baik teknis maupun non-teknis. Karena yang akan berkantor itu presiden, orang nomor satu di Indonesia,” kata Eko.
Eko juga berpendapat bahwa penundaan kepindahan ini adalah sinyal bahwa IKN belum siap ditempati, terutama untuk menjadi kota dengan aktivitas normal. Ini berarti, untuk aktivitas ekonomi pun belum siap.
ko menekankan bahwa agar IKN bisa berjalan, pengerjaan fasilitas dasar harus rampung terlebih dahulu. Setelah itu, disusul dengan pemindahan aparatur sipil negara (PNS). Namun, kenyataannya, kepindahan PNS ini sebelumnya telah diundur menjadi bulan Juli ini.
Menurut Eko, pemindahan ini juga perlu dipertanyakan karena fasilitas dasar belum siap. Sementara itu, pemerintah ingin IKN ditempati dan ‘hidup’ pada Agustus 2024 ini.
“Katakanlah segalanya siap di Agustus, itu juga merupakan time frame yang terlalu cepat. Menurut saya, pembangunan IKN harus dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur,” ucap Eko.
Ia juga mengatakan bahwa pembatalan pemindahan kantor presiden semakin menebalkan keraguan investor. Eko menilai investor baru akan tertarik ketika aktivitas ekonomi IKN sudah berjalan. Investor, kata Eko, masih mempertimbangkan potensi ekonomi di ibu kota baru itu.
“Untuk saat ini, berita ini kurang menggembirakan bagi investor, meskipun belum banyak yang berinvestasi,” tutur Eko.
