Eks PM Thaksin Shinawatra 74 Tahun, Didakwa karena Hina Kerajaan Thailand – Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra diadukan secara resmi oleh jaksa karena dituduh mencemarkan nama baik Kerajaan Thailand pada hari Selasa (18/6).
Eks PM Thaksin Shinawatra 74 Tahun, Didakwa karena Hina Kerajaan Thailand
Namun demikian, Thaksin berhasil mendapatkan jaminan dari pengadilan sehingga tidak akan ditahan sebelum sidang resmi dilakukan. Jaminan ini diberikan setelah miliarder berusia 74 tahun itu mengajukannya sendiri.
Menurut pernyataan dari Kejaksaan Agung Thailand yang dikutip oleh AFP pada Selasa (18/6), “Hari ini seorang jaksa penuntut mendakwa Thaksin Shinawatra dan pengadilan menerima kasus ini.”
Pengadilan juga telah menyatakan, seperti yang dilaporkan Reuters, bahwa Thaksin dibebaskan dengan jaminan sebesar 500.000 baht (sekitar Rp223 juta) dengan syarat tidak boleh meninggalkan negara kecuali mendapat izin.
Thaksin menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun jika terbukti bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Kerajaan Thailand.
Tuduhan ini berawal dari wawancaranya dengan media Korea Selatan pada tahun 2015.
Thailand memiliki undang-undang yang ketat terkait pencemaran nama baik Kerajaan Thailand yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarganya, menjadi salah satu aturan pelindung kerajaan paling ketat di dunia.
Setiap pelanggaran dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi pelakunya.
Para kritikus mengkritik penggunaan undang-undang tersebut oleh pemerintah Thailand untuk menekan kebebasan berpolitik.
Penyalahgunaan ini diyakini telah terjadi sejak terjadinya protes anti-pemerintah di Thailand pada tahun 2020 dan 2021.
Kasus yang menjerat Thaksin Shinawatra adalah salah satu dari empat kasus hukum yang melibatkan tokoh politik terkenal Thailand dalam beberapa waktu terakhir.
Saat ini, Mahkamah Konstitusi Thailand sedang memeriksa kasus yang melibatkan PM Srettha Thavisin terkait dugaan pelanggaran etik terkait penunjukan pengacara dalam kabinet dan upaya untuk membubarkan partai oposisi pemerintah, Move Forward Party (MFP).
Diperkirakan bahwa pengadilan akan mengumumkan jadwal sidang atau tanggal putusan berikutnya untuk kasus-kasus yang melibatkan Srettha dan MFP dalam waktu dekat.
