Dianggap Pro-Palestina, AS Segera Blokir TikT0k – Setelah mendapat kecaman karena hubungannya dengan China, TikTok kembali mendapat sorotan di Amerika Serikat di tengah klaim yang mengatakan bahwa aplikasi video populer ini mendorong anak-anak muda untuk mendukung Palestina dan Hamas.
Dianggap Pro-Palestina, AS Segera Blokir TikT0k
Dalam beberapa minggu terakhir ini, para politisi yang berpengaruh di AS termasuk senator Josh Hawley dan Marco Rubio serta Perwakilan DPR Mike Gallagher, kembali melakukan seruan untuk melarang TikTok dengan alasan aplikasi ini diduga bias terhadap konten anti-Israel dan anti-Yahudi.
“Meskipun masalah keamanan data adalah yang terpenting, yang jarang dibicarakan adalah kekuatan TikTok untuk secara radikal mendistorsi gambaran dunia yang dihadapi anak-anak muda Amerika. Perang Israel yang sedang berlangsung dengan Hamas adalah contoh kasus yang sangat penting,” kata Hawley dalam sebuah surat kepada Menteri Keuangan AS Janet Yellen pada Selasa, (7/11) yang dikutip detikpulsa dari Al Jazeera.
Hawley mengutip jajak pendapat yang dilakukan oleh Harvard CAPS-Harris Poll baru-baru ini, di mana 51% orang Amerika berusia 18-24 tahun mengatakan bahwa serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober lalu dapat dibenarkan setelah apa yang telah dialami Palestina, berbeda dengan orang Amerika Serikat yang lebih tua yang sangat mendukung Israel.
“Para analis mengaitkan kesenjangan ini dengan banyaknya konten anti-Israel di TikTok, tempat sebagian besar pengguna internet muda mendapatkan informasi tentang dunia,” kata Hawley.
Rubio mengatakan bulan lalu bahwa TikTok adalah salah satu dari sejumlah platform yang telah menjadi tempat penampungan misinformasi dan indoktrinasi pro-Hamas dan kendaraan untuk pencucian otak.
TikTok yang dimiliki oleh perusahaan China ByteDance, telah lama menjadi sorotan anggota parlemen AS atas klaim bahwa aplikasi ini mempromosikan agenda Beijing, termasuk dengan menekan konten tentang isu-isu sensitif seperti Taiwan dan penindasan Muslim Uighur di Xinjiang.
Partai Demokrat dan Republik memperkenalkan beberapa rancangan undang-undang yang bertujuan untuk melarang atau membatasi TikTok, tetapi upaya tersebut terhenti karena masalah kebebasan berbicara.
Sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober lalu, pengaruh TikTok telah didorong kembali ke arena publik di tengah pengawasan terhadap menonjolnya konten pro-Palestina.
Bulan lalu, seorang pemodal ventura Amerika, Jeff Morris Jr menulis serangkaian tulisan panjang di platform X yang menuduh bahwa algoritma TikTok telah merusak generasi muda dengan menggoyahkan mereka dari sikap pro-Israel yang secara tradisional dipegang oleh sebagian besar orang Amerika.
Morris Jr mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tagar “#standwithpalestine” memiliki tiga miliar penayangan dibandingkan dengan 200 juta untuk “#standwithisrael”.
“Ketika saya terlibat dengan satu unggahan di TikTok yang mendukung pandangan yang berlawanan, seluruh feed saya menjadi anti-Israel secara agresif,” katanya.
“Karena narasi TikTok sekarang sangat anti-Israel, roda gila keterlibatan mendorong para kreator untuk mendukung narasi tersebut karena narasi tersebut mendapatkan perhatian paling besar, dan membuat konten anti-Israel membantu mereka meningkatkan jumlah pengikut.” lanjutnya.
TikTok tidak memberikan komentar saat dihubungi oleh Al Jazeera, namun sebelumnya TikTok telah menyatakan bahwa mereka menentang terorisme dan menghapus konten yang mengandung kebencian dan kekerasan.
TikTok mengatakan dalam sebuah pernyataan pekan lalu bahwa mereka telah menghapus lebih dari 925.000 video di wilayah konflik karena melanggar kebijakan kami terkait kekerasan, ujaran kebencian, informasi yang salah, dan terorisme, termasuk konten yang mempromosikan Hamas dan jutaan unggahan lainnya secara global.
“TikTok harus lebih serius dalam hal moderasi konten,” ujar Darrell West, peneliti senior di Pusat Studi Tata Kelola Teknologi di Brookings Institution, kepada Al Jazeera.
“Disinformasi disebarkan melalui video di platformnya dan mengobarkan ketegangan publik di semua sisi masalah. Dibutuhkan moderator manusia yang memeriksa keaslian video dan memastikan kebohongan terang-terangan tidak disebarkan.” tambahnya.
Tetangga RI Ngamuk, TikTok-FB Blokir Konten Pro Palestina
Malaysia mengecam tindakan yang dilakukan TikTok dan Meta, induk perusahaan Facebook. Penyebabnya, kedua raksasa media sosial itu disebut telah memblokir konten pro-Palestina.
Kecaman ini datang dari Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil. Dia mengatakan tak segan mengambil sikap tegas atas tindakan para platform tersebut.
“Jika persoalan ini dibiarkan, saya tidak segan mengambil pendekatan dan sikap tegas,” kata Fadzil, dikutip dari Reuters, Kamis (26/10/2023).
Langkah tegas ini juga nampaknya akan mendapatkan dukungan. Karena Fahmi mengatakan banyak pihak yang meminta pemerintah mengambil tindakan tegas pada para platform yang membatasi konten pro Palestina.
Dia menambahkan masyarakat Malaysia punya kebebasan berpendapat soal Palestina. Hak itu juga tidak akan pernah dicabut.
Reuters melaporkan perwakilan Tiktok dan Meta tidak langsung menanggapi komentar soal hal tersebut.
Perang Israel dan Hamas juga terasa hingga di dunia maya. Sejumlah orang menyuarakan dukungan pada kedua belah pihak.
Namun di sisi lain, media sosial juga banyak mendapat kecaman atas tindakan menekan bahkan memblokir konten pro Palestina.
Instagram, anak usaha Meta lainnya, pernah dituding menekan konten yang menyuarakan dukungan pada masyarakat Palestina.
Sejumlah pengguna Instagram melaporkan konten unggahan soal dukungan pada Palestina di-shadow banned oleh platform.
Menurut mereka, penayangan konten itu juga lebih sedikit dibandingkan postingan lain dan akun sulit ditemukan pada fitur pencarian.
Instagram juga dilaporkan menambahkan kata ‘teroris’ pada bio pengguna yang menuliskan dirinya sebagai orang Palestina.
Meta meminta maaf soal insiden tersebut dan mengaku telah memperbaiki masalah karena kesalahan terjemahan bahasa Arab tersebut.
Konflik Israel, Google Perintah Telegram Blokir Akun Hamas
Layanan pesan singkat Telegram telah memblokir channel yang digunakan oleh kelompok Hamas. Namun, pemblokiran ini khusus bagi pengguna HP Android.
Pasalnya, channel-channel yang berhubungan dengan Hamas dinilai melanggar panduan toko aplikasi Google, Kamis (26/10/2023).
Dua channel Telegram terkait Hamas, yakni hamas_com dan al-Qassam brigades, sudah tak bisa diakses oleh pengguna Android.
Kendati begitu, channel lain seperti Gaza Now, masih tersedia.
Telegram menyalahkan pemblokiran tersebut ke panduan yang diberlakukan oleh toko aplikasi Google, menurut laporan The Jerusalem Post.
Pengguna dilaporkan tak bisa melihat akun terkait Hamas pada aplikasi Telegram yang di-download dari Google Play Store.
Hal ini mengindikasikan bahwa pemblokiran tak berlaku pada aplikasi ketika di-download dari sumber berbeda, atau menggunakan sistem operasi lain.
Juru bicara Google yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi berita soal pemblokiran channel Hamas di Telegram.
Alasannya, Google mengatakan pihaknya melarang konten “terkait terorisme” di dalam aplikasi.
Sebelumnya, konten terkait Hamas telah diblokir di Meta dan X (dulu Twitter). Telegram sendiri selama ini tak mengambil langkah serupa.
CEO Telegram Pavel Durov mengatakan ia tak mau memblokir channel yang digunakan Hamas karena channel tersebut berguna bagi orang-orang untuk mendapatkan update terkait perang.
Ia juga membela Hamas, dengan mengumbar bahwa kelompok militan tersebut sudah memberi tahu penduduk sipil untuk mengevakuasi area konflik sebelum meluncurkan serangan.
