Alumni Startup Studio Indonesia Terima Dana Rp 1,2 Triliun

Alumni Startup Studio Indonesia Terima Dana Rp 1,2 Triliun – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyalurkan total pendanaan lebih dari USD 79 juta atau 1,2 triliun ke startup alumni Startup Studio Indonesia (SSI) Batch 1-7.

Alumni Startup Studio Indonesia Terima Dana Rp 1,2 Triliun

Startup Studio Indonesia adalah program akselerator startup digital besutan Kominfo yang bertujuan untuk mendampingi dan membina para startup tahap awal (early stage) selama 15 minggu agar bisa menemukan product-market fit.

SSI telah menuntaskan 7 batch pelatihan, dengan total 115 alumni startup berprestasi. Sebagai acara puncak yang menutup SSI Batch 7.

Kominfo menggelar Milestone Day, di mana startup berkesempatan untuk mempresentasikan progress masing-masing di depan para pemangku kepentingan, mulai dari investor hingga lembaga pemerintahan.

Dengan usainya SSI Batch 7, startup-startup yang kini resmi menjadi alumni, yaitu sebagai berikut:

– AyoKenalin (jaringan agen online untuk pemasaran digital).
– Banoo (solusi IoT untuk perikanan).
– CareNow (pembiayaan kebutuhan medis).
– Contexa (platform AI penyedia copy tulisan untuk brand).
– FarmaCare (platform rantai pasok farmasi).
– Gapai.id (platform lowongan kerja untuk migran).
– HealthPro (penyedia tenaga kesehatan on-demand).
– HIGO (penyedia WiFi dan agensi periklanan digital).
– Invelli (fintech digitalisasi layanan keuangan mikro).
– Krealogi (aplikasi dasbor digital untuk UMKM).
– Kukerja (platform penghubung bisnis dan tenaga kerja).
– Lokatani (IoT untuk pengelolaan kebun).
– Raggam (marketplace penyewaan barang).
– Ravelware (IoT otomatisasi untuk pabrik/gudang).
– Rey.id (aplikasi berbasis keanggotaan untuk asuransi jiwa dan kesehatan).
– Secha (solusi renovasi rumah).
– Setoko (platform pembuatan toko online).
– Woowa (CRM untuk mengelola Whatsapp).

Kominfo juga memperkenalkan program baru bernama SSI X, yang merupakan wadah bagi kolaborator, yakni berupa institusi pemerintahan/swasta, untuk turut serta dalam pengembangan founder dan startup digital.

Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo Slamet Santoso, mengatakan perjalanan membangun produk digital untuk pasar Indonesia sangatlah unik dan hanya bisa dipelajari melalui akumulasi pengalaman.

“Karena itu, mengusung semangat pengembangan ekosistem startup digital yang praktis dan kolaboratif, kami mengundang institusi pemerintah dan swasta untuk turut berpartisipasi dengan menyediakan akses case study dan akses ke pasar melalui eksperimen sandbox. Harapannya, eksperimen terbatas ini dapat membantu startup dalam memvalidasi produknya di target pasar,” tutur Slamet.

Untuk membantu startup tahap awal dalam menavigasi lanskap ekonomi digital yang terus berubah, Kominfo akan terus melanjutkan program Startup Studio Indonesia dengan target meluluskan 150 startup digital di tahun 2024.

Harapannya, para startup alumni SSI mampu mengembangkan skala bisnisnya, baik dari segi jumlah pengguna, jumlah pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pendanaan dari Venture Capital pasca mengikuti pelatihan.

Rencana Kominfo Bikin Digital ID Bagi Masyarakat

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana untuk membuat identitas digital (Digital ID) bagi masyarakat.

Langkah ini bertujuan untuk mempermudah beragam transaksi elektronik yang dilakukan warga.

Rencana ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel A.

Pangerapan yang akrab disapa Sammy dalam konferensi pers di gedung Kominfo, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Sammy menjelaskan inisiasi ini sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Undang-undang tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan data pribadi bagi masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat atas pentingnya data pribadi.

“Ada ide untuk membentuk Digital ID, bagaimana nanti yang beredar secara luas ya hanya Digital ID kita, itu sesuai dengan UU PDP. Di UU PDP hanya yang punya data yang boleh memberi data pribadinya,” terang Sammy.

Ia mengharapkan dengan adanya Digital ID, nantinya masyarakat akan aman dalam melakukan transaksi digital.

“Harapannya transaksi lebih cepat, lebih aman dan nyaman buat masyarakat dalam transaksi digital,” tambah Sammy.

Nantinya, data pribadi masyarakat akan dikemas dalam sebuah kode yang disebut Digital ID.

Dengan begitu, data pribadi masyarakat hanya bisa diakses oleh pemilik data tersebut dan pihak yang diberikan data tersebut, atas persetujuan pemilik data.

“Nanti yang beredar di digital ya Digital ID itu, orang lain nggak bisa baca, hanya yang punya data dan pihak yang diberikan izin. Misalkan transaksi bank, hanya bank itu yang tau isi Digital ID kita,” jelas Sammy

Melalui Digital ID, Kominfo nantinya juga akan memastikan kembali data orang-orang yang beraktivitas di layanan digital.

“Harus ada pemastian data juga nanti untuk memvalidasi akurasi dari orang-orang yang beraktivitas di layanan digital,” ungkapnya.

Nantinya Digital ID akan dikelola oleh pihak yang diberi kewenangan oleh Kominfo. Sammy menjelaskan bahwa saat ini jumlahnya sudah ada delapan pihak.

Nantinya, pengelola Digital ID akan diaudit secara ketat setiap tahunnya oleh Kominfo untuk alasan keamanan.

“Sampai saat ini sudah ada delapan dan nantinya juga kita audit setiap tahun, untuk mekanismenya kami berkoordinasi dengan Dukcapil karena merekalah yang memiliki data pribadi terlengkap dan terpercaya,” kata Sammy.

Ia juga menginformasikan bahwa ke depan, Digital ID akan diterapkan bagi seluruh aktivitas digital yang berkaitan dengan layanan pemerintah.

“Ke depannya layanan pemerintah wajib pakai Digital ID, kita butuh waktu,” terang Sammy.

Menkominfo Budi Beberkan Bukti Keberhasilan Digitalisasi di RI

Transformasi digital telah membuat sebuah lompatan yang membuat lingkungan bisnis berjalan lebih dinamis dengan kecepatan yang sangat tidak kita duga.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat membuka ajang Digital Creative Leadership Forum yang digelar di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

“Contohnya retail yang telah melakukan peningkatan digitalisasi sebesar 51%, kesehatan sebesar 75%, akomodasi dan layanan makanan sebesar 47%, manufaktur sebesar 38%, dan pertanian sebesar 35%,” kata Budi.

Di tahun 2025, lanjut Budi, 75% pemimpin bisnis telah memproyeksikan akan memanfaatkan platform digital guna menyesuaikan nilai perusahaan dengan pasar, industri, dan ekosistem digital yang lebih efisien dan lebih efektif.

“Guna menangkap peluang tersebut, peralihan ke digital menjadi salah satu komponen utama yang dibutuhkan,” sebutnya.

Ia sempat berkelakar, meski semua hal perlu beralih ke digital, ada satu hal yang tidak bisa digitalisasi, yakni hubungan suami istri.

“Jadi semua serba digital kecuali (hubungan) suami istri nggak boleh digital. Harus tetap konvensional, tradisional, kalau perlu ortodoks. Itu keyakinan saya yang saya ingin sosialisasikan ke seluruh teman-teman,” guraunya.

Menurutnya, transformasi digital menuntut terciptanya strategi jangka panjang yang komprehensif, yang melibatkan seluruh pemimpin untuk berinovasi dengan teknologi, baik di sektor bisnis maupun pemerintahan.

Transformasi digital juga telah memberikan ruang yang besar untuk individu menjadi seorang pemimpin digital, khususnya pemimpin yang dapat menghasilkan berbagai inovasi maju dan terkini.

“Seiring perkembangan teknologi, muncul posisi-posisi baru yang dapat diisi oleh para pemimpin digital. Keahlian-keahlian dalam analytical thinking dan creative thinking sangat dibutuhkan untuk saat ini dan masa yang akan datang untuk mengisi peran tersebut,” sebutnya.

Tantangan Era Digital

Di sisi lain, kata Budi, terdapat beberapa tantangan dalam menghadapi era digital. Yang pertama, era digital menyebabkan disrupsi yang membuat keahlian digital menjadi penting dan dibutuhkan.

“Untuk itu, para pemimpin di era digital harus melakukan upskilling terlebih dahulu. Kemudian terdapat perubahan budaya kerja. Dan yang penting, yang harus dipelajari di era digital yang berbeda dengan era konvensional adalah seperti adanya remote working dan pengambilan keputusan berbasis data,” papar Budi.

Ia menambahkan, ada dua prinsip krusial yang harus dimiliki pemimpin digital masa kini, yakni kepemimpinan yang beradaptasi dan kelincahan yang tinggi. Ada tiga langkah yang dapat diambil untuk mencapainya:

1. Meningkatkan fleksibilitas dalam mengambil peran dan tanggung jawab dalam aspek teknologi dan di bidang strategis lainnya.

2. Pemimpin digital perlu mentransformasi model kepemimpinannya untuk menjadi lebih adaptif dan inovatif, guna menjawab berbagai tantangan.

3. Mengimbangi keahlian teknis dengan pengambilan soft skill terkait komunikasi, problem solving, dan kolaborasi untuk mendorong produk-produk berkelas.

Dalam kesempatan ini, Budi juga mengumumkan bahwa Kementerian Kominfo meluncurkan program Digital Leadership Academy (DLA).

Sebuah program pelatihan digital bagi pemimpin-pemimpin Indonesia dari sektor publik maupun privat yang terus dilatih dan dibina.

Sejak diinisiasi, DLA telah menggandeng berbagai mitra usaha universitas ternama dunia, antara lain University of Cambridge, Oxford Internet Institute, Imperial College London, Harvard Kennedy School, MIT, Cornell University, National University of Singapore, dan Tsinghua University.

Berbagai pelatihan Digital Leadership Academy mengangkat tema yang relevan di era digital, mulai dari digitalisasi bisnis, keamanan cyber, hingga tata kelola pemerintahan.

“Hanya negara dan bangsa yang mempersiapkan diri sebaik-baiknya yang akan bisa menjadi negara pemenang. Dan kita optimis transformasi digital di Indonesia akan berjalan dengan baik dan Indonesia akan menjadi negara maju,” tutupnya.