4 Jurus Baru Kominfo, Temukan Situs Judi Online – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengungkap sejumlah langkah untuk menangkal judi online, meski konten-konten dan iklan-iklannya masih mudah ditemukan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pemberantasan judi online memerlukan komitmen dan konsistensi.
4 Jurus Baru Kominfo, Temukan Situs Judi Online
“Memberantas judi online hanya memerlukan 5 K: Kepedulian, Komitmen, Konsistensi, Keberanian, dan tidak Kebawa godaan,” ujarnya di Jakarta pada Rabu (31/7), dikutip dari siaran pers kementerian.
“Kenapa kita harus peduli? Karena judi online menyedot dan merampok uang rakyat. Ini terutama uang rakyat kecil yang langsung disedot. Judi online ini adalah penipuan besar terhadap rakyat Indonesia,” tuturnya.
Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pada 2023 angka judi online bisa mencapai Rp327 triliun. Pada 2024, diperkirakan transaksi judi online bisa mencapai Rp900 triliun.
“Saya membayangkan bagaimana ini membuat masyarakat semakin terpuruk, terutama rakyat kecil. Judi online itu penipuan, scam. Bagaimana orang diiming-imingi 50.000 bisa jadi duit satu miliar. Apa tidak ditipu?” cetus Menkominfo.
Meski begitu, berdasarkan pantauan, masih ada iklan-iklan judi online di media sosial atau situs-situs tertentu yang muncul, baik berupa video dengan bintang iklan influencer maupun sekadar banner.
Tak ketinggalan, situs judi online masih gampang dicari.
Cukup ketik ‘situs judi online‘, pada Senin (5/8) pukul 06.24 WIB, halaman pertama Google Search langsung menampilkan deretan situs untuk bertaruh. Yang di luar situs judi online cuma satu berita online soal permintaan Polda Metro Jaya untuk menutup 30 situs.
Situs-situs judi online tersebut antara lain, Mantra88 (pafikotajayapura.org), Super99 (ironhorsekitchenandbar.com), Hoki178 (condorny.com), dewanaga77 (pldacensura.com), Sbobet (pafikabkediri.org), Texas88 (woodbridgepub.com), 3DSbobet (pafikotamagelang.org/), Slot88 (aaronjrosenthal.com).
“Kami sudah memblokir hampir satu juta situs, tetapi mereka terus muncul. Malah lebih berani lagi dengan menyusup ke situs-situs pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong dalam acara diskusi di Jakarta pada Sabtu (26/8/2023).
Lalu, apa saja yang telah diusahakan untuk memangkas judi online ini?
Putus akses dan tutup rekening
Untuk periode 17 Juli 2023 hingga 30 Juli 2024, Kominfo telah memutus akses 2,7 juta konten judi online dan menyelamatkan keuangan rakyat hingga sekitar total Rp34 triliun. Selain itu, Kominfo telah mengajukan pemblokiran 570 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia dan permohonan pemblokiran 6.199 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 30 Juli.
Budi mengatakan bahwa pihaknya juga telah menangani 24.494 sisipan halaman judi pada situs lembaga pemerintahan dan 23.107 sisipan halaman judi pada lembaga pendidikan. Selain itu, Kemenkominfo juga telah menyampaikan kata kunci terkait judi online ke platform media sosial dan peramban. “Kepada Google sebanyak 20.637 keyword, kepada Meta 4.901 keyword,” kata dia.
Secara keseluruhan, Budi mengatakan bahwa bersama intervensi dari Satgas Judi Online di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, pemerintah telah berhasil menurunkan 50 persen akses masyarakat terhadap situs judi online serta menurunkan deposit pada judi online sebesar Rp34,39 triliun.
Ke depan, dia optimistis jika Satgas Judi Online lebih dioptimalkan, pemerintah akan bisa menurunkan akses masyarakat terhadap situs judi online hingga 80-90 persen.
Tarik dukungan kelompok
Sejumlah kelompok telah menyatakan dukungannya terhadap pemberantasan judi online kepada Kominfo. Salah satunya adalah kelompok emak-emak yang tergabung dalam Kreativitas Perempuan Indonesia Maju.
“Sudah banyak orang yang menjadi korban judi, khususnya judi online, serta pinjaman online ilegal yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang mengakibatkan masyarakat Indonesia semakin terpuruk dan hidup mereka hancur,” ujar Ketua Kreativitas Perempuan Indonesia Maju, Restianti, saat membacakan petisinya di kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (1/8).
Dalam petisinya, kelompok ini juga meminta otoritas terkait untuk menangkap bandar judi online dan memblokir rekening yang terkait dengan judi online serta pinjol ilegal.
Selain itu, dukungan juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menyatakan bahwa pihaknya tidak perlu mengeluarkan fatwa tentang judi online karena larangan tersebut sudah jelas dalam Al-Qur’an.
“Judi itu pastilah haram. Larangan tentang judi sudah dinyatakan dalam Al-Qur’an,” ucapnya saat ditanya tentang kemungkinan menerbitkan fatwa mengenai judi online, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (25/7).
Anwar juga menyoroti dampak negatif judi online dari segi ekonomi dan sosial. “Selain aspek agama, judi online juga menghancurkan masyarakat dari sisi ekonomi dan karakter, membuat orang menjadi malas dan enggan bekerja,” tambahnya.
Blokir VPN gratisan
Kominfo telah memblokir layanan Virtual Private Network (VPN) gratis untuk membatasi akses masyarakat ke situs judi online. VPN memungkinkan pengguna untuk mengakses situs-situs yang sudah diblokir, termasuk situs judi online.
Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa VPN gratis menjadi target pemblokiran karena sering digunakan oleh masyarakat kurang mampu untuk mengakses judi online. Menurutnya, kelompok ini adalah yang paling terdampak dari masalah judi online. “VPN berbayar umumnya digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Jika rakyat kecil diminta membayar Rp100-200 ribu per bulan, mereka biasanya enggan,” ujarnya.
Pada tahap awal, Kominfo memulai pemblokiran dengan tiga merek VPN. “Menurut Aptika (Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo), ada sekitar 23-30 perusahaan VPN. Kami mulai dengan tiga yang paling banyak digunakan untuk judi online, dan akan bertahap memblokir semua VPN gratis yang terkait dengan konten negatif,” kata Budi Arie pada Kamis (1/7).
Namun, Budi Arie tidak menyebutkan nama-nama VPN yang telah diblokir. Layanan VPN tersedia dalam versi gratis dan berbayar dari berbagai perusahaan teknologi. Versi gratis sering kali memiliki batasan tertentu, seperti batasan bandwidth harian.
Meskipun demikian, VPN berbayar juga dapat menjadi target pemblokiran jika dianggap tidak efektif dalam upaya pemberantasan judi online.
Batasi transfer pulsa
Budi Arie Setiadi mengumumkan rencana untuk membatasi transaksi pulsa lebih dari Rp1 juta per hari guna mencegah deposit untuk judi online. “Saya akan mengeluarkan peraturan yang melarang transfer pulsa melebihi Rp1 juta per hari. Ini adalah tanggung jawab Kominfo, sehingga tidak akan ada lagi transfer pulsa lebih dari Rp1 juta per hari,” ungkapnya dalam Podcast Political Show CNN Indonesia TV, pekan lalu.
Budi menjelaskan bahwa transaksi pulsa dengan jumlah besar, seperti Rp100 juta hingga Rp1 miliar, sangat tidak wajar. “Ada yang transfer pulsa hingga Rp1 miliar sehari. Ini tidak masuk akal. Apakah orang akan menggunakan Rp1 miliar hanya untuk telepon sehari?” tambahnya.
Menurut Budi, transaksi pulsa dalam jumlah sangat besar, bahkan mencapai miliaran, adalah hal yang sangat tidak lazim. Aturan ini mungkin akan diterapkan melalui Peraturan Menteri atau Surat Edaran. Akan ada juga pengecualian atau daftar putih untuk pelaku usaha pulsa.
Pada bulan Juni, Budi Arie menyebutkan bahwa deposit melalui pulsa operator seluler merupakan modus baru dalam judi online, berdasarkan analisis dan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Ada modus baru judi online yang menggunakan pulsa operator seluler untuk deposit, sehingga lebih sulit untuk dilacak,” kata Budi pada Selasa (18/6).
Sebelumnya, deposit untuk judi online umumnya dilakukan melalui transfer ke rekening bank. Namun, dengan pemblokiran rekening-rekening tersebut, metode deposit baru seperti pulsa operator seluler muncul sebagai alternatif.
